Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.

Dia memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp1 juta - Rp2 juta per rumah.

"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11) lalu.

Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.

Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.

Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.

"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).

Dua Fungsi PLN

Dalam hal ini, kata dia, PLN memiliki dua fungsi, yakni fungsi bisnis dan fungsi sosial. Sebagai fungsi bisnis, PLN dituntut tidak boleh merugi.

"Fungsi bisnis ini PLN tidak boleh rugi," kata dia.

Namun di sisi lain, PLN juga berkewajiban memberikan pelayanan energi kepada semua masyarakat. Makanya dibutuhkan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kewajibannya.

"Makanya butuh dukungan pemerintah lewat PNM (Penyertaan Modal Negara)," kata dia.

Dalam hal ini, tahun 2022 pemerintah telah memberikan PNM untuk elektrifikasi sebesar Rp5 triliun. Sedangkan tahun 2023 nanti PNM yang diberikan pemerintah mencapai Rp10 triliun.

"PNM kita lebih besar dari tahu 2022 yang hanya Rp5 triliun dan di 2023 ini jadi Rp10 triliun dan ini bisa untuk penyelesaian elektrifikasi tadi," pungkasnya.