Merdeka.com - Pemerintah terus mengkaji pemanfaatan nuklir bagi pembangunan listrik di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan diskusi bersama stakeholder terkait mengenai pemanfaatan nuklir tersebut.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan nuklir merupakan sumber energi terakhir yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan listrik. Dia mengatakan Indonesia sendiri memang memiliki potensi untuk mengembangkan PLTN.

"Hari ini kita koreksi, yang ada bukan cadangan tapi potensi," ujar Arcandra usai melakukan diskusi potensi pemanfaatan nuklir dalam pembangunan listrik Indonesia, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11).

Arcandra mengatakan apabila ingin membangun PLTN maka harus disiapkan terlebih dahulu uranium dan thorium sebagai bahan bakar untuk pembangkitnya. Uranium tidak tersedia dalam jumlah besar di Indonesia, sementara thorium belum terdeteksi ada atau tidak potensinya.

"Kalau kita akan bangun PLTN maka nanti uraniumnya impor, belum bisa gunakan resources yang kita punya untuk bisa jadikan sebagai bahan bakar untuk PLTN kita. Tadi sepakat harus perbaiki pengertian. Kalau kita punya apakah bisa pakai atau tidak. Itu masih butuh waktu panjang," jelasnya.

Arcandra melanjutkan, Indonesia juga belum memiliki teknologi memadai untuk pembangunan listrik tersebut. Bahkan, menurut penelitian butuh waktu 10 tahun untuk dapat membuat teknologi yang tepat.

"Kedua teknologi, apa teknologi yang tersedia menyangkut thorium apakah ini teknologi yang sudah ada diaplikasikan di dunia ini apa belum, thorium belum ada. Baru menuju arah sana, BATAN menyatakan paling tidak kita butuh 10 tahun lagi," jelasnya.

Arcandra menambahkan, Rusia sudah pernah melakukan penelitian di Jakarta. Hasilnya, PLTN lebih mahal apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga sumber energi lainnya.

"Banyak teknologi provider yang mampu, sudah banyak. Salah satu yang datang dari Rusia. Mereka sudah studi dan sampaikan kira-kira ini biayanya berapa. Kita juga bicara berapa capex-nya untuk bangun nuklir untuk pembangkit listrik. Rata-rata untuk kapasitas 1000 MW, itu USD 6 juta per megawatt," jelasnya.

"Kita harus bandingkan juga kalau PLTU, jauh di bawah itu. Mungkin ada yang USD 1 juta per megawatt. Kemudian bagaimana dengan PLTA, bagaimana dengan yang lain. Kita harus bisa bandingkan apakah nuklir secara komersial bisa lebih murah dari source yang lain," tandasnya.

Sebagai informasi, diskusi hari ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai stakeholder terkait. Diantaranya, Kementerian ESDM, Badan Ketahanan Nuklir (BATAN), Badan Pengajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Institut Tehnologi Bandung (ITB), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.