Penjelasan Lengkap soal One Big Beautiful Bill Act, RUU Sapu Jagat Andalan Donald Trump Diprotes Elon Musk

One Big Beautiful Bill Act merupakan sebuah paket kebijakan komprehensif yang mencerminkan pandangan utama pemerintahan Trump pada periode keduanya.

Pada hari Kamis, 3 Juli, Kongres Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) mengenai belanja dan pajak yang dikenal dengan sebutan Donald Trump "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA).

Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya "One Big Beautiful Bill Act" yang akan segera disetujui oleh Trump?

"One Big Beautiful Bill Act" merupakan sebuah paket kebijakan komprehensif yang mencerminkan pandangan utama pemerintahan Trump pada periode keduanya. Beberapa poin penting dari RUU ini meliputi:

1. Pajak yang lebih rendah: Dalam masa jabatan pertamanya, Trump telah mengeluarkan Tax Cuts and Jobs Act 2017, yang menurunkan tarif pajak untuk individu dan perusahaan. Namun, banyak dari pemotongan pajak tersebut hanya bersifat sementara dan dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2025. Dengan adanya "One Big Beautiful Bill Act", pemotongan pajak ini tidak akan memiliki batas waktu lagi.

1. Pengurangan peran pemerintah dalam layanan sosial: Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan negara, pemerintah mengurangi pendanaan untuk program-program sosial seperti Medicaid (asuransi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah) dan SNAP (bantuan pangan).

1. Militer yang lebih kuat: Menurut The Hill, RUU ini menyediakan dana sebesar USD 150 miliar untuk belanja pertahanan, yang mencakup pembangunan kapal, proyek sistem pertahanan rudal "Golden Dome", serta pengisian kembali persediaan rudal presisi dan amunisi militer AS.

1. Pengawasan perbatasan yang lebih ketat: Alokasi dana sebesar USD 150 miliar juga akan digunakan untuk pembangunan tembok perbatasan, penegakan hukum imigrasi, dan deportasi.

1. Lebih sedikit campur tangan pemerintah: "One Big Beautiful Bill Act" bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan mencabut beberapa insentif pajak untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik, serta merevisi atau membatalkan beberapa regulasi federal di sektor energi dan bisnis. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan lebih banyak ruang bagi mekanisme pasar dan mengurangi keterlibatan negara dalam pengaturan ekonomi.

Tanggapan Terhadap Elon Musk

Elon Musk dikenal sebagai donatur terbesar untuk kampanye Trump di Pilpres AS 2024, namun saat ini posisinya justru berseberangan dengan mantan sekutunya tersebut. Dia merupakan salah satu pengkritik utama dari "One Big Beautiful Bill Act", yang menurutnya akan berdampak negatif bagi perekonomian.

"Ini akan menghancurkan jutaan pekerjaan di AS dan menyebabkan kerugian strategis besar bagi negara kita!" ungkap CEO Tesla dan SpaceX pada Sabtu (29/6).

Elons Musk mengenakan aturan ini benar-benar gila dan merusak. Dia menambahkan bahwa RUU ini memberikan subsidi kepada industri-industri yang sudah usang sambil menghancurkan industri-industri masa depan.

Dalam laporan yang dirilis oleh CBS News, Musk memperingatkan bahwa pengesahan One Big Beautiful Bill Act akan menjadi "bunuh diri politik bagi Partai Republik".

Pernyataan ini menyoroti kembali konflik yang terjadi antara Musk, yang pernah menjabat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), dengan pemerintahan baru yang kini dipimpin oleh Trump.

Penolakan Musk terhadap RUU tersebut sebagian besar disebabkan oleh besarnya anggaran yang diusulkan, di mana ia menyebut tingkat belanja pemerintah yang tercantum dalam RUU tersebut sebagai "gila" dan mengkritik kenaikan plafon utang negara yang mencapai USD 5 triliun.

Meski begitu, kritik yang dilontarkan Musk tidak bisa dipisahkan dari dampak langsung yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap bisnisnya. Tesla, sebagai produsen mobil listrik dan penyedia solusi energi terbarukan, sangat bergantung pada insentif dari pemerintah.

Menurut analisis yang dilakukan oleh JPMorgan Chase, jika kredit pajak kendaraan listrik dihapus dalam RUU ini, Tesla dapat mengalami kerugian hingga USD 1,2 miliar. Dalam laporan tahunan yang diajukan awal tahun ini, perusahaan mengakui bahwa penghentian program-program tersebut "dapat merugikan bisnis kami karena 'membuat produk kami menjadi kurang kompetitif di mata konsumen'."