Penjelasan Lengkap soal Kemiskinan Ekstrem Ditarget Jokowi Bisa Hilang di 2024

Selasa, 31 Januari 2023 12:44 Reporter : Yunita Amalia
Penjelasan Lengkap soal Kemiskinan Ekstrem Ditarget Jokowi Bisa Hilang di 2024 Angka Kemiskinan di Indonesia Naik. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut, pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem?

Kemiskinan ekstrem menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yaitu kondisi kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan atau setara dengan USD 1,9 purchasing power parity.

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ‘absolute poverty measure’ yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil identifikasi TNP2K, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar.

Program ini terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

2 dari 2 halaman

Target Jokowi Sulit Tercapai

Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 mendekati 0 persen dan angka kemiskinan di posisi 7 persen di tahun yang sama.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono target tersebut sulit untuk dicapai karena di tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen dan angka kemiskinan masih di level 9,15 persen.

"Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai 7 persen atau kemiskinan ekstrem di 2,04 persen menjadi mendekati 0 persen, ini sulit rasanya," kata Margo dalam acara Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Margo membeberkan, data kemiskinan ekstrem ada di 212 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas pemerintah 2022. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan Maret sebesar 3,61 persen, kemudian menurun menjadi 2,76 persen di Maret 2022.

Menurut Margo masalah angka kemiskinan ini bergerak dinamis. Sehingga perlu dirancang data dan tata kelola yang baik untuk mencapai target.

"Rancangan tersebut perlu dibangun dan ditetapkan dengan jelas agar semua kementerian lembaga dan daerah ini punya target yang sama di sasaran yang ingin dicapai," kata dia.

Margo menjelaskan, sulitnya tercapai target tersebut karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Untuk itu Margo menilai perlu adanya perbaikan sistematik tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dimulai dari perbaikan tata kelola yakni perbaikan data.

Baca juga:
Pemerintah Tak Perlu Rapat Pengentasan Kemiskinan di Hotel: Pakai Zoom Bisa Selesai
Beda dengan Indonesia, Orang Miskin di Amerika Serikat Ada yang Punya Mobil
Amerika Serikat Dibayangi Masalah Kemiskinan, Jumlah Gelandangan Terus Meningkat
Pemprov DKI dan BKKBN Ratas Bahas Data Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan di RI: Antara Target Jokowi dan Anggaran yang Habis Buat Studi Banding
Tak Ada Dana PEN, Penanganan Kemiskinan di 2023 Pakai Anggaran Kementerian/Lembaga

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini