Merdeka.com - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, mengatakan masih ada kesalahpahaman di masyarakat mengenai penempatan dana pemerintah Rp30 triliun di perbankan. Dana dari pemerintah ini dianggap bantuan agar nasabah tidak perlu membayar kredit dalam jangka waktu tertentu.

"Jangan dibilang itu bantuan, itu deposito untuk menggerakkan perekonomian," kata Sunarso dalam Live Stream Vol 4 bertajuk Indonesia Consumer Outlook: Understanding The Market From Nation's Biggest Bank, Jakarta, Sabtu, (27/6).

Sunarso menceritakan, hingga 16 Juni 2020, Bank BRI telah memberikan restrukturisasi kepada 2,7 juta nasabah. Total kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp163 triliun.

"Sampai 16 Juni 2020 sudah ada 2,7 juta nasabah kita mendapatkan restrukturisasi dengan nilai kredit sebesar Rp163 triliun," kata Sunarso.

Adanya restrukturisasi dengan jumlah tersebut, lanjutnya, maka bank mengalami penundaan penerimaan. Maka dari itu, likuiditas tambahan datang dari dana pemerintah.

"Akhirnya di by pass pemerintah tempatkan dana di bank umum sebesar Rp30 triliun," kata dia.

Dari dana yang diberikan pemerintah pada bank umum, pemerintah meminta kepada masing-masing bank menumbuhkannya menjadi 3 kali lipat selama 3 bulan. Dia mencontohkan, Bank BRI menerima dana pemerintah Rp10 triliun. Dalam 3 bulan Bank BRI diminta harus menghasilkan Rp30 triliun.

"BRI terima Rp10 triliun dan hasilnya harus Rp30 triliun. Berarti dalam waktu 3 bulan kita cari dana masyarakat sebanyak Rp20 triliun. Itu sasaran buat UMKM dan konsumer," kata Sunarso menjelaskan.

Pemberian kredit kepada masyarakat ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi. Sehingga roda perekonomian kembali bergerak dan pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif.

"Kita harapkan kredit dari pemerintah ini, bisa membuat masyarakat bergerak ekonominya dan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif," harap Sunarso.

Penempatan Dana Pemerintah Telah Rutin Dilakukan Sejak 2014

Sebanyak 4 bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) mendapatkan penempatan dana dari pemerintah sebanyak Rp30 triliun. Penempatan dana ini dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa PMK itu merupakan penyesuaian dari PMK sebelumnya, yakni Nomor 3/PMK 05 tahun 2014 mengenai penempatan uang negara.

"Kemarin sebagai Menteri Keuangan saya mengeluarkan PMK Nomor 70 tahun 2020 untuk penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (24/6).

Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara di bank umum sebetulnya sudah rutin dilakukan sejak 2014. Namun kali ini PMK diterbitkan untuk mendukung langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional.

Dia menekankan landasan hukum Menkeu menempatkan dana negara di bank umum adalah UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara.

Dia mengatakan untuk tahap saat ini penempatan uang negara akan dilakukan di bank umum milik pemerintah atau bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menkeu mengaku sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menggunakan dana pemerintah yang memang ada di Bank Indonesia untuk dipindahkan ke bank umum nasional.

"Tujuannya, seperti ditekankan Presiden, khusus mendorong perekonomian dan sektor riil agar kembali pulih," jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan penempatan dana negara di bank umum diharapkan mendorong bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit serta berbagai upaya lain untuk memulihkan sektor riil.

Dia menekankan dana pemerintah di bank umum dilarang untuk membeli SBN dan membeli valuta asing.

"Kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara. Menkeu akan diwakili Dirjen Perbendaharaan. Tadi Presiden juga meminta Menteri BUMN ikut memonitor penggunaan dana dalam rangka mendorong sektor riil bersama BPKP," kata Menkeu.

Evaluasi penggunaan dana negara oleh bank umum akan dilakukan setiap tiga bulan.

Adapun mekanisme penempatan dana di Bank Himbara akan dilakukan melalui deposito dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh negara saat dana tersebut ditempatkan di Bank Indonesia, yakni 80 persen dari seven days repo rate BI.

"Suku bunga rendah ini diharapkan mampu mendorong bank Himbara melakukan langkah-langkah mendorong sektor riil melalui kredit yang diberikan kepada pengusaha dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah," jelasnya.

Apabila langkah penempatan dana berhasil, maka pemerintah akan meningkatkan dana yang ditempatkan di bank umum, terutama bank umum yang sehat dan memiliki kemampuan meningkatkan sektor riil ke depan.

Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso mengatakan bahwa dengan penempatan dana negara tersebut maka dapat diakui Himbara memiliki keistimewaan, namun demikian penempatan dana itu menimbulkan konsekuensi bagi bank Himbara.

Konsekuensi itu yakni leverage atau pengembalian dana minimal hingga tiga kali lipat dalam bentuk ekspansi kredit, terutama untuk menggerakkan sektor riil, terutama UMKM.

"Kami di Himbara pasti berkomitmen menumbuhkan ini tiga kali lipat dalam waktu tiga bulan. Dan kami sudah punya rencana," jelasnya.

Sunarso yang juga merupakan Dirut Bank BRI itu menyampaikan khusus di BRI pihaknya sudah memetakan target market, segmentasi, sektor, hingga pemetaan wilayah pemberian kredit di seluruh Indonesia yang dibagi menjadi tiga yakni pedesaan 50 persen, perkotaan 30 persen dan suburban sebagai wilayah irisan akan memperoleh 20 persen.