Merdeka.com - Pengusaha sektor pariwisata menolak keras kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang baru saja dikeluarkan oleh para gubernur. Kebijakan tersebut dianggap tidak peka terhadap pengusaha di sektor pariwisata yang masih belum menunjukkan pemulihan pasca terjadinya pandemi Covid-19.

"Pemerintah kelihatannya enggak peka juga, sektor pariwisata ini recovery-nya terakhir dan kenaikan UMP ini akan memperburuk keadaan karena kenaikannya sangat tinggi," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (29/11).

Memang kata Yusran, saat ini sudah ada peningkatan hunian kamar hotel (okupansi) dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Namun kenaikan tersebut masih belum bisa diartikan sektor ini sudah pulih.

"Tapi ini belum menandakan pemulihan, revenue ini belum meningkat dan suplainya ini terlalu besar," kata dia.

Apalagi, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum pulih. Yusran menyebut kedatangan tamu asing tahun ini baru 1 juta kunjungan dari 16 juta kunjungan sebelum terjadi pandemi. Begitu juga dengan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang belum pulih.

"Ini masih banyak ruang suplai, kunjungan wisnus juga masih belum sampai ke titik kembali," kata dia.

Harga Kebutuhan Naik

Di sisi lain adanya ancaman krisis global juga menjadi tantangan lain pengusaha sektor pariwisata enggan merealisasikan ketetapan UMP 2023. Harga-harga bahan pokok, tarif listrik hingga energi sudah naik.

"Harga-harga juga semakin naik dan ini menjadi komponen yang besar," kata dia.

Kondisi ini pun akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Padahal industri ini merupakan sektor yang padat modal dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Sehingga yang terjadi justru melakukan efisiensi.

"Yang kami khawatirkan serapan tenaga kerja belum maksimal karena bisnis belum kembali cukup baik. Ini tentu akan jadi masalah industri pariwisata," pungkasnya.