Merdeka.com - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) meminta pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan di tingkat petani. Sebab, selama ini kerap kali pemerintah menginginkan harga pangan yang rendah untuk menjaga inflasi, namun tak memikirkan dampaknya kepada para petani.

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoese mengatakan, pemerintah mestinya memiliki pola pikir seperti negara-negara untuk tidak menekan harga komoditas pangan sebagai upaya pengendalian inflasi. Sebab, dengan menekan harga pangan justru akan mencekik para petani.

"Pola pikir harga pangan ya tidak harus murah. Jadi begini, kita melihat negara-negara lain banyak yang tidak mengandalkan menekan inflasi dari makanan, dapat dari aspek lain," katanya dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (23/11).

Di samping itu, pemerintah menginginkan kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk juga para petani. Namun kenyataannya di lapangan justru tingkat kesejahteraan petani rendah, terlebih mereka masih mengkonsumsi beras miskin (raskin).

"Karena apa, pendapatan (petani) rendah. Meskipun harga pangan tinggi juga berbahaya. Sepanjang belum bisa menyelesaikan kepemilikan lahan, salah satunya dengan koorporate dan jangan berpikir kl harga pangan ini harus tetap rendah," imbuhnya.

"Kita dapat mencontoh negara-negara lain yang tidak hanya menekan inflasi dari harga pangan, namun dapat menekan ke aspek sektor lain," ungkapnya.

Dalam pernyataan tersebut, Sudarto juga menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya memiliki persediaan minimal 1,5 juta ton beras di akhir tahun agar saat barang susah, harga pasar tidak mencekik.

"Pemerintah kan tahu kapan harga mulai bergerak. Jadi saat harga sudah mulai mencapai titik 'tinggi', pemerintah dapat melakukan operasi pasar," tuturnya.

Pemerintah diharapakan untuk tidak terus menekan hidup petani dengan menekan harga pangan. Bila dengan harga yang rasional dan petani masih miskin, pemerintah dapat menurunkan Jaringan Pengaman Nasional atau subsidi. Agar, petani turun menikmati penghasilan mereka.