Merdeka.com - Komitmen dana pandemi atau pandemic fund kini sudah terkumpul USD 1,4 miliar. Dana tersebut disumbangkan oleh 20 negara anggota G20 plus tiga lembaga filantropi, termasuk Indonesia yang menyetor dana sekitar USD 50 juta, atau setara Rp774,5 miliar.

Chairman PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady menilai pandemic fund atau inisiatif yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan dan respons bagi ancaman pandemi mendatang adalah momentum untuk memperkuat industri kesehatan nasional.

Presiden Joko Widodo pada Minggu, 13 November 2022 dalam ajang KTT G20 secara resmi meluncurkan pandemic fund. Mengutip studi Bank Dunia dan WHO, Jokowi menyebut dunia membutuhkan USD 31,1 miliar (Rp481 triliun) untuk inisiatif tersebut.

"Industri kesehatan di Tanah Air harus segera merespons hal tersebut untuk melakukan evaluasi ataupun pemetaan persoalan di industri kesehatan dan menguatkan ekosistemnya. Ini penting mengingat, lebih dari 60 persen rumah sakit di Indonesia adalah swasta,” kata John Riady dikutip di Jakarta, Rabu (16/11).

Jika tidak siap, rumah sakit di Indonesia yang mayoritas swasta hanya akan menjadi penonton, mengingat salah satu tujuan pandemic fund adalah membangun ekosistem kesehatan yang tersinergi dan lintas negara.

Untuk itu pemetaan dan penguatan industri kesehatan nasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan, khususnya melalui penambahan jumlah rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan.

John mencatat dengan populasi yang lebih dari 270 juta jiwa hingga saat ini belanja sektor kesehatan hanya sekitar 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sehingga dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia sehingga lebih ideal.

Menurut John, nilai tersebut sangat rendah bahkan jika dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN padahal sektor kesehatan merupakan salah satu tulang punggung kemajuan kualitas manusia. Sehingga diperlukan gerak cepat seluruh pihak.

Dalam jangka pendek, ketidaksiapan industri kesehatan di Indonesia sudah terbukti menguntungkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Australia.

Data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD) menunjukkan bahwa setiap tahun setidaknya orang Indonesia mengeluarkan uang Rp100 triliun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri.

Masih dari survei yang sama, jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri mengalami peningkatan hampir 100 persen selama 10 tahun terakhir. Jika di tahun 2006 terdapat 350.000 orang pasien, tahun 2015 melonjak menjadi 600.000 pasien.

"Presiden Jokowi bahkan sempat mengungkapkan kesedihannya karena banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri. Bukan karena liburan, melainkan lebih memilih berobat di luar negeri ketimbang di dalam negeri," John mengingatkan.

Salah satu alasan pasien berobat ke luar negeri adalah layanan kesehatan belum berkualitas. Sementara dari sisi kuantitas, John mendapati data bahwa Indonesia hanya memiliki rasio ranjang 1,33 per 1.000 orang.

Jumlah Dokter Minim

John mengungkapkan hal itu dibuktikan SILO merupakan rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan Gleneagle Hospital Singapore dan mendapatkan akreditasi Joint Commission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.

Sejak 2011, Lippo Group bahkan telah mengoperasikan RS Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC) Building of Hope Siloam Semanggi yang merupakan rumah sakit khusus kanker kedua di Indonesia, setelah RS Kanker Dharmais.

Selain persoalan rumah sakit dengan layanan berkualitas, John melihat Indonesia masih menghadapi problem minimnya jumlah dokter. Saat ini saja, jumlah dokter hanya sekitar 81.011 orang, dengan persebaran terbanyak di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek dengan rasio mencapai 0,3 per 1.000 orang.

Meski demikian, menurut John keterbatasan tersebut rupanya tidak berkorelasi pada kualitas dokter-dokter di Indonesia yang kemampuannya melampaui kolega dokter di luar negeri, karena terbiasa menghadapi persoalan kesehatan lebih kompleks dan berat.

Lebih jauh, solusi jangka pendek, menurut John, adalah implementasi relaksasi regulasi yang mengizinkan investasi asing ke industri Rumah sakit hingga 67 persen dan pasal Omnibus Law terkait praktik dokter asing sebagai pemacu pertumbuhan industri dalam negeri.

"Sekali lagi, pandemi Covid-19 hingga terwujudnya inisiasi pandemic fund dalam G20 semestinya menjadi momentum yang harus memacu industri kesehatan di Indonesia. Tidak saja siap menangani pandemi, namun mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang semakin tinggi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com