Pengusaha Minta Pemerintah Bentuk Satgas Permodalan UMKM
Merdeka.com - Pemerintah beberapa waktu lalu mengakui penyerapan modal bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) belum maksimal. Hal tersebut salah satunya terkendala oleh administrasi perbankan yang membuat pelaku UMKM enggan mengajukan pinjaman.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengusulkan pemerintah membentuk Satgas Permodalan UMKM untuk dapat merumuskan penyaluran modal UMKM dengan persyaratan yang mampu dipenuhi seperti jenis usaha, lama usaha dan prospek selama ini.
"Jika Pemerintah lamban merespon modal kerja UMKM ini maka mereka akan mencari alternatif lain yaitu meminjam ke rentenir atau bank keliling dengan bunga yang sangat tinggi," ujar Sarman, Jakarta, Senin (20/7).
Peminjaman ke rentenir dilakukan karena mudah mendapatkan dan tanpa jaminan dan pelaku UMKM siap mencicil setiap hari. Hal tersebutlah yang membuat UMKM selama ini susah naik kelas.
"Akankan kondisi ini dibiarkan terus, saatnya mewujudkan harapan Presiden bagaimana menangani UKMK ini memakai manajemen krisis memberikan perhatian penuh terhadap UMKM yang selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan investasi," jelasnya.
Sarman melanjutkan, pemerintah harus memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap modal kerja UMKM yang diharapkan mampu menopang perekonomian selama pandemi Covid-19. Jutaan UMKM saat ini tidak dapat membuka usahanya karena sudah kehabisan modal kerja.
"Sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama 4 bulan lebih tutup. Sektor UMKM sangat mudah digerakkan asalkan Pemerintah segera memberikan modal kerja dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dipenuhi," paparnya.
Kebutuhan Modal UMKM
Sarman merinci, UMKM butuh modal tidak banyak dan variatif dikisaran Rp10 sampai dengan Rp25 juta. Dengan modal tersebut UMKM sudah dapat membuka usaha, modal langsung berputar dan langsung merekrut tenaga kerja.
"Namun jika mendapatkan modal kerja dengan skema standar perbankan dipastikan UMKM tidak akan dapat memenuhinya," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bukan Hanya Modal Uang, Ini Program PNM yang Bisa Dinikmati Pelaku UMKM
Selain pelatihan, PNM juga memfasilitasi untuk kepemilikan rekening dan dokumen usaha.
Baca SelengkapnyaBUMN Pertamina Turun Tangan Bantu UMKM Berdaya Saing Global, Ini Dilakukan Perusahaan
Sejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaHore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca SelengkapnyaSembilan Bank Langgar Aturan Penyaluran KUR karena Minta Agunan Tambahan, Subsidi Bunga Bakal Dicabut
KemenKopUKM pun telah memanggil total 12 perbankan yang terbukti tidak menaati pedoman pelaksanaan KUR.
Baca SelengkapnyaDorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Internasional, Perbankan Ciptakan Wadah untuk Menetaskan Bisnis Potensial
Pelaku UMKM diharapkan bukan saja maju di bidang bisnis, tapi dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaDikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang
Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya