Merdeka.com - Pengusaha ritel meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diskriminatif terhadap pelarangan penggunaan kantong plastik. Sebab, selama ini aturan terkait kantong plastik tersebut dinilai hanya menyasar toko-toko ritel modern.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Apindo), Roy Mandey mengatakan, selama ini pengusaha ritel telah mengikuti aturan pemerintah terkait dengan penggunaan kantong plastik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kantong plastik dengan standard nasional Indonesia (SNI).

"Selama ini Aprindo sudah mematuhi aturan, dengan menggunakan kantong plastik ekolabel," ujar dia di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11).

Namun, lanjut Roy, hal ini rupanya tidak membuat toko ritel berhenti dijadikan sasaran Pemda dalam mengurangi masalah sampah plastik. Padahal menurut dia, jumlah toko ritel modern di seluruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan pasar dan toko kelontong.

"Ritel modern itu jumlahnya tidak lebih dari 4.000 toko. Sementara plastik jumlahnya (yang beredar) lebih besar. Jumlah toko ritel saja kalah dari pasar tradisional yang 3 juta pasar," jelas dia.

Selain itu, kantong plastik digunakan di pasar tradisional juga kebanyakan bukan merupakan kantong plastik ber-SNI. Hal ini menurut Roy yang justru harus dibenahi oleh pemerintah.

"Mereka (pasar tradisional) jumlahnya lebih banyak. Bahkan plastiknya kan kita tidak tahu apakah sudah ber-SNI, mudah terurai atau tidak. Jadi kita minta jangan didiskriminasi," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com