Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha dan buruh terkait penghitungan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Terdapat beberapa masukan dari unsur pengusaha yang tetap menginginkan PP 36 tahun 2021 karena menganggap bahwa PP 36 tahun 2021 lebih realistis," kata Ida dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Dia menjelaskan, sisi pengusaha bersikukuh penetapan Upah minimum tahun 2023 tetap mengacu pada PP 36 tahun 2021. Kemudian, pengusaha juga memberikan masukan agar PP 36 tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain.

Pengusaha juga memberikan masukan, bahwa kenaikan BBM tidak bisa dikaitkan dengan kenaikan upah minimum, karena pengusaha juga merasakan dampak dari kenaikan BBM. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mendapatkan masukan dari para pekerja atau buruh yang bertolak belakang dengan masukan dari pengusaha.

"Mereka menyampaikan bahwa PP 36 tahun 2021 tidak bisa menjadi dasar penetapan upah minimum," ujarnya.

Kemudian, pekerja/buruh menyebut formula penetapan upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Selain itu, mereka juga menyarankan perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum, seperti upah layak seperti struktur skala upah.

Disamping itu, Kemnaker juga telah melakukan serap aspirasi sesuai dengan PP 36 tahun 2021 bersama dewan pengupahan. Adapun masukan dari Dewan pengupahan, yakni upah minimum UMP diusulkan untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Dewan pengupahan menilai upah minimum dengan dasar PP 36 tahun 2021 dipandang tidak adil, serta diperlukan kepastian hukum atas gugatan upah minimum tahun 2022 di beberapa wilayah. "Saya kira ini yang sudah kami lakukan sampai hari ini menyerap aspirasi dari stakeholder, baik dari mulai dari teman-teman di dewan pengupahan kemudian Serikat Pekerja serikat buruh," pungkas Menaker.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com