Pengusaha: Jangan Sampai UMP 2023 Hanya Kepentingan Buruh, yang Gaji Kita Kok

Selasa, 29 November 2022 18:40 Reporter : Yunita Amalia
Pengusaha: Jangan Sampai UMP 2023 Hanya Kepentingan Buruh, yang Gaji Kita Kok Sarman Simanjorang. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengaku keberatan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 yang mengacu pada aturan Permenaker 18/2022.

Menurut dia, penetapan kenaikan upah buruh seharusnya disesuaikan dengan kemampuan pengusaha dan kondisi bisnis. Terlebih, yang bertanggung jawab pada konsekuensi aturan tersebut juga pengusaha. Sebab, pengusaha-lah yang memberi gaji para karyawan dan buruh.

"Ini ada apa? Jangan sampai UMP hanya kepentingan buruh, enggak mungkin dong, yang gaji kita kok," ujar Sarman di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Dia menilai, upah minimum sejatinya untuk orang yang belum memiliki pengalaman kerja. Oleh karena itu, jika ada demonstrasi soal kenaikan upah, sejatinya lebih tepat dilakukan oleh masyarakat yang sedang menganggur.

"Jadi kalau demo itu seharusnya yang pengangguran bukan orang yang sudah kerja. Jangan dibolak-balik," imbuh dia.

Dia menambahkan, jika kenaikan UMP di luar kemampuan dunia usaha, maka ada banyak kekhawatiran yang muncul seperti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), penundaan ekspansi bisnis oleh pengusaha, dan penundaan rekrutmen karyawan.

2 dari 2 halaman

Aturan Pemnaker Nomor 18 Tahun 2022

Sebagaimana diketahui, Senin 28 November 2022 seluruh Gubernur atau Penjabat Gubernur mengumumkan sekaligus menetapkan UMP 2023. Nilai upah di seluruh provinsi kompak mengalami kenaikan dengan persentase yang bervariasi.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023 menyatakan kenaikan maksimal upah pada 2023 yaitu 10 persen.

"Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10 persen," demikian bunyi Pasal 7 dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022, yang dikutip pada Sabtu (19/11).

Peraturan Menteri tersebut ditetapkan oleh Ida Fauziyah pada Rabu 16 November 2022, kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dan diundangkan pada Kamis 17 November 2022.

Selanjutnya, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka penyesuaian nilai Upah Minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Variable penghitungan upah minimum 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Baca juga:
Ini Penyebab Pengusaha Gugat Aturan Penetapan UMP 2023
Pengusaha Sektor Pariwisata Tolak UMP 2023: Pemerintah Kelihatannya Tak Peka
UMP 2023 Ditetapkan, Pengusaha Singgung PHK Karyawan dan Relokasi Pabrik
Kenaikan UMP 2023 Belum Cukup Kerek Daya Beli Masyarakat
Sikap Abu-Abu Kadin soal UMP 2023, Hargai Uji Materi tapi Tak Mau Disebut Mendukung

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini