Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta meminta pemerintah untuk menurunkan total belanja turis asing yang bisa mendapat fasilitas pengembalian pajak melalui VAT Refund atau Tax Refund.

Menurut dia, langkah ini diperlukan untuk menarik minat belanja turis mancanegara di Indonesia.

"Kalau pengusaha sih sebagaimana nyamannya si turis. Karena ini mengharapkan belanjanya si turis kan. Sekarang kalau turis belanja di negara tetangga kita, dengan nilai Rp1 juta mereka bisa klaim tax refund mereka, kenapa tidak? Ini logika saja, kan persaingan," ujarnya saat ditemui di kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta , Kamis (26/9).

Tutum mengatakan bahwa, turis asing akan dengan mudah membandingkan harga produk-produk internasional di Indonesia dan negara lain. Sehingga, apabila minimal angka pengembalian PPN bisa diturunkan, dia yakin turis asing akan meningkatkan belanjanya di Indonesia.

"Nah bisa dibandingkan produk-produk yang sifatnya internasional, dia (turis) terbang ke negara tetangga saja bisa menghemat sebegitu besar. Nah ini kelogikaan saja," imbuhnya.

"Makanya kami usulkan ke kementerian kalau memang ada kesempatan kita mengubah threshold, karena memang kami dengar juga kemungkinan juga diubah soal aturan PPN ini. Saya kira ini tidak ada yang hilang karena kalau tambah banyak turis belanja, tambah banyak yang direfund, tambah banyak pendapatan barang yang dibeli," lanjutnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Kami setuju dengan Pak Tutum di undang-undang PPN berikutnya bisa kita turunkan karena benchmark-nya dari berbagai negara rata-rata Rp1 juta," ucapnya.

Sebagai informasi bahwa pembaharuan Program VAT Refund atau Tax Refund bagi turis mancanegara kepada pengusaha ritel di Jakarta, akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2019.

Reporter: Evie Haena Rofiah