Pengusaha cari celah beli apartemen Rp 5 miliar tak kena PPnBM

Merdeka.com - Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015 tentang revisi PMK Nomor 253/PMK.03/2008 terkait penjualan atas barang sangat mewah yang dikenai PPh pasal 22. Salah satu poin penting di dalamnya, pengenaan pajak 20 persen untuk pembelian tunai properti senilai Rp 5 miliar. Semula yang dikenakan PPnBM jika harga properti di atas Rp 10 miliar.

Meski terjadi perubahan aturan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta masyarakat tak perlu takut berinvestasi di sektor properti. Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita tidak menampik, salah satu faktor melemahnya penjualan properti karena ada perubahan kebijakan soal PPnBM.

Masyarakat yang tidak mengetahui detail aturan baru akhirnya mengurungkan niat berinvestasi properti. ‎Padahal, menurut Suryadi, perubahan pengenaan PPnBM tidak mengalami banyak perubahan. Hanya menurunkan ambang batas harga properti yang dikenakan pajak.

"Ada perubahan dari Rp 10 miliar ke Rp 5 miliar lebih bagus atau jelek? Banyak yang bilang itu jelek, semua pembeli mengatakan seperti itu. Ternyata peraturan ini lebih bagus dibanding yang lama," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (8/7).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kewajiban itu. Pembeli properti justru bisa terbebas dari kewajiban membayar pajak barang mewah jika mengajukan permohonan pembebasan lewat surat keterangan bebas pajak (SKB) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.

"Artinya kalau kami businessman, kami rugi. Minta saja SKB, kan jadi tidak bayar (PPnBM rumah mewah). Kita berhak melakukan kompensasi kerugian atas fiskal," jabarnya.

Dia juga memandang, jika WP telah memiliki slip gaji dan dalam artian telah membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka WP juga berhak meminta SKB untuk tidak dikenakan pajak jika membeli hunian super mewah.

"Ajukan SKB, tidak bayar. Jadi dengan kata lain PPh 22 ini nggak usah bayar. Gratis," ucapnya.