Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur memprotes Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Alasannya, SE tersebut dinilai mengacaukan usulan Upah UMK sebelumnya.

Dalam SE bernomor 560/5914/031/2012 tertanggal 30 Maret 2012 itu, menyebutkan besaran UMK 2013, minimal mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Karena aturan inilah, sejumlah kabupaten/kota mengusulkan nilai UMK yang tidak realistis. Bahkan, ada yang di atas UMK Kota Surabaya, yang notabenenya sebagai kota metropolis sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Timur," keluh Pengurus Bidang Advokasi Apindo Jawa Timur Atmari, Rabu (14/11).

Padahal, kata dia, dalam UU No 13 tentang tenaga kerja, jelas disebutkan besaran UMK ditentukan sesuai pencapaian KHL. Sehingga, menurut Atmari, karena kontroversi kedua aturan itu, pihak Apindo melayangkan surat protes ke gubernur terkait surat edaran itu.

"Kami sudah layangkan surat protes kepada Gubernur Jatim. SE tersebut sama saja membuat norma baru di luar norma yang diatur UU," tegas dia.

Setekah terbitnya surat edaran itu, banyak kabupaten/kota yang mengusulkan nilai UMK di atas KHL, karena tidak ada batasan maksimal. "SE itu hanya mengatur nilai minimal. Dampaknya, sejumlah daerah menarik usulan nilai UMK untuk dibuat lebih tinggi, karena tidak ingin kalah dengan daerah lain,"

Menurut Atmari, SE Gubernur Jawa Timur sarat kepentingan politik. Dia menyebutkan, ada indikasi, kepala daerah ingin merebut hati para buruh. "Sehingga Apindo Jatim memboikot jalannya pembahasan UMK Jatim 2013."

Apindo memandang, lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada di ring satu di antaranya, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan dinilai terlalu ekstrim dalam menetapkan UMK.

"Dibanding 33 kabupaten/kota lainnya, wilayah di ring satu terlalu ekstrem. Sedang kenaikan UMK dari 33 wilayah itu, hanya rata-rata 10,37 persen untuk tahun lalu, sementara lima kabupaten/kota yang berada di ring satu kenaikannya kisaran 20 hingga 26 persen," katanya.

Bahkan terjadi persaingan besaran UMK di lima kabupaten/kota itu. Kabupaten Pasuruan mengusulkan UMK Rp 1.55 juta, jauh melampaui KHL Kota Surabaya, yaitu Rp 1.42 juta. Pada akhirnya, kondisi ini mendorong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatrol usulannya jadi Rp 1.56 juta.

Kabupaten Sidoarjo tidak mau kalah dengan mengusulkan Rp 1.56 juta. Terakhir, Kabupaten Pasuruan mencabut usulannya dan menyampaikan usulan baru yang lebih besar dari Kabupaten Sidoarjo. "Mereka (Kabupaten Sidoarjo) mengusulkan angka Rp1.56 juta," tambahnya.