Pengusaha ancam PHK, buruh turun lagi ke jalan
Merdeka.com - Usulan penghargaan keringat buruh di Jakarta yang digadang Rp 2,2 juta mendapatkan respons yang tidak menyenangkan dari pihak pengusaha. Senin (19/11), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika rencana itu dimuluskan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo.
Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengaku sudah mengantongi data sekitar 50.000 karyawan yang akan dirasionalisasi lantaran upah yang dinilai terlalu tinggi itu.
"Desember nanti kita sudah dapat laporan, indikasinya dari asosiasi ritel rasionalisasi sekitar 50.000 karyawan, asosiasi importir KBN Nusantara juga mengatakan akan lakukan (PHK) bertahap, tapi secara total tidak bisa saya bilang, tapi akan lebih banyak dari itu," ungkapnya, di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Senin (19/11).
Dengan dalih margin keuntungan tipis dan kalah bersaing dengan barang impor dari China yang lebih murah, ikatan pengusaha tersebut mengaku keberatan dengan usul tersebut.
Ancaman tersebut datang setelah beberapa pekan lalu sekitar 10 perusahaan menyatakan untuk menghentikan proses produksinya. Ancaman tersebut terus berdatangan seiring dengan gerakan buruh yang makin tidak terkendali.
Demo buruh yang dilakukan lebih dari lima kali tahun ini terkesan diabaikan oleh pemerintah. Pihak pemerintahan hanya pangku tangan dan meninggalkan masalah tersebut kepada keputusan pengusaha sepenuhnya.
Namun buruh tak mau kalah. Ujung tanduk produksi perusahaan itu kembali menunjukkan taringnya. Hari ini, buruh berencana untuk mengepung Istana Negara dan Gedung Parlemen secara besar-besaran. Setidaknya 70.000 massa akan tergabung di dalamnya.
Aksi besar-besaran tersebut masih mengangkat suara yang sama, upah yang layak. Kelompok yang menamakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia mengatakan rencana demo ini akan dilakukan secara long march dari bundaran HI hingga Istana.
Hubungan buruh-pengusaha menjadi seperti dua kutub yang berbeda. Apakah nantinya akan ada kata sepakat antara kedua belah pihak?
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Cak Imin Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Kini Berbalik Menolak Pemindahan Ibu Kota
Cak Imin akhirnya buka suara soal dulu dukung pembangunan IKN, sekarang malah menolak
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaCak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca Selengkapnya