Merdeka.com - Hingga saat ini, pengusaha masih merasa keberatan dengan penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang naik di atas 40 persen. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi sudah menandatangani UMP DKI tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Keputusan tersebut masih menjadi polemik di pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersikeras menolak keputusan tersebut. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga daerah lain yang putusan UMP dinilai memberatkan bagi pengusaha. Pengusaha pun memutuskan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan pemerintah daerah terkait besaran UMP.

"Kita jalur hukum saja, karena kita tidak bisa demo, ya kita lakukan melalui jalur hukum," ungkap ketua umum Apindo Sofjan Wanandi kepada merdeka.com, Kamis (29/11) malam.

Dia mengatakan, pengusaha melalui asosiasi dan Kadin di masing-masing daerah berencana menggugat ketetapan UMP. "Kita beri support asosiasi di daerah untuk menempuh jalur hukum, termasuk di Jakarta," tegasnya.

Rencananya, asosiasi akan mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gugatan akan disampaikan tidak lebih dari 30 hari setelah keputusan UMP dikeluarkan. "Kita ikut aturan main yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo meminta masalah upah minimum provinsi (UMP) tidak dibesar-besarkan lagi. Dia mengatakan penetapan UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta telah melalui proses yang panjang serta pertimbangan yang matang. Dalam penetapan ini Jokowi, sapaan akrabnya, mengatakan telah mengundang dan membicarakan kepada semua pihak termasuk pengusaha.

Tanggapan ini dilontarkan Jokowi sebab Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih tetap memprotes terhadap penetapan UMP tersebut. Menurut Apindo, angka Rp 2,2 juta akan membuat pengusaha UKM bangkrut.

"Pagi sebelum keputusan (UMP), Apindo juga kita panggil, serikat kita panggil kurang apa kita. Kalau semua pengen puas yo sulit," ucap Jokowi ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (28/11)

Menurut Jokowi, masalah ini tidak lagi harus dibesar-besarkan karena sudah melalui prosedur yang tepat. Keputusan yang diambil Jokowi dinilai adalah keputusan yang paling tepat setelah melalui musyawarah dengan dewan pengupahan, serikat pekerja dan pengusaha.

"Kan sudah ketemu serikat dan pengusaha sudah ketemu. Tahapan tahapan ramainya sudah dilalui. Terakhir kan Rp 2,26 juta sudah lewat itu semua, sudah saya ketok," jelasnya.