Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penggunaan Dana BPDPKS untuk Subsidi Minyak Goreng Bisa Kurangi Beban APBN

Penggunaan Dana BPDPKS untuk Subsidi Minyak Goreng Bisa Kurangi Beban APBN Minyak goreng. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Keputusan pemerintah menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk subsidi harga minyak goreng dinilati tepat. Sebab, penggunaan dana ini dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah banyak terkuras untuk memenuhi banyak kebutuhan terutama untuk Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

"Penggunaan dana BPDPKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2018, dimana penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk memenuhi hasil perkebunan sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel," kata pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafni dikutip di Jakarta, Kamis (20/1).

Meskipun demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ini memberikan masukan terkait penggunaan dana BPDPKS ini dapat digunakan secara transparan agar tidak disalahgunakan. Mengingat harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat global yang diprediksi akan tetap tinggi sepanjang tahun ini yang tentunya akan berpengaruh terhadap tingginya harga minyak goreng di Indonesia.

"Sehingga ada kemungkinan adanya pembengkakan subsidi karena ketidakpastian global. Pemerintah juga mengganti biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil sehingga pemanfaatan dana ini perlu di audit secara transparan," ujarnya.

Dia menjelaskan adanya subsidi terhadap harga minyak goreng di pasaran ini tentunya tidak akan menyenangkan semua pihak. Namun dengan subsidi ini akan menguntungkan masyarakat selaku konsumen.

"Maka adanya kebijakan subsidi ini diharapkan pengusaha dapat berbagi beban dengan pemerintah untuk menjaga harga minyak goreng nasional sehingga tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat," jelasnya.

Kata Anggota DPR

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid juga memberikan apresiasi atas gebrakan populis Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan harga minyak goreng.

Menurut Nusron pola operasi pasar yang sempat dilakukan sebelumnya kurang pas. Sebab diskriminasi harga pasti akan menimbulkan moral Hazard. Dengan kebijakan satu harga di level Rp14.000 lebih mencerminkan keadilan yang merata bagi rakyat.

"Kebijakan ini win-win solution, Kondisi fiskal aman karena tidak terbebani subsidi. Rakyat selaku konsumen pun menjadi sejahtera karena bisa beli minyak goreng dengan harga wajar, kendati di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Ini namanya konsep keadilan," kata Nusron.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Catat! Kemendag Jamin Harga Minyak Kita Tak Naik Hingga Lebaran 2024

Catat! Kemendag Jamin Harga Minyak Kita Tak Naik Hingga Lebaran 2024

Hal ini merespons isu kenaikan harga minyak kita akibat kurangnya realisasi domestic market obligation (DMO) oleh produsen.

Baca Selengkapnya
Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI

Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI

Satgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya