Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 di Indonesia.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, kebijakan tersebut kurang efektif untuk mencegah masyarakat untuk mudik. Sebab, dalam aturan tersebut, masyarakat masih boleh melakukan perjalanan dengan mengantongi surat bebas paparan Covid-10 seperti surat hasil swab antigen, PCR atau genose yang berlaku 1x24 jam.

"Ini hanya sebatas pengetatan, belum boleh memutar balikkan pemudik," kata Djoko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (3/5).

Maka, kata Djoko tak heran bila di beberapa titik masih belum ada petugas yang berjaga. Sebab aturan tersebut hanya sebatas pengetatan bukan penyekatan. Kesempatan ini pun membuat para pemudik memanfaatkan waktu untuk bisa pulang kampung. Ada yang berangkat tengah malam demi menghindari patroli petugas.

Sementara itu, kebijakan penyekatan orang bepergian baru akan berlaku tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sehingga petugas boleh melakukan penindakan bila masih ada masyarakat yang nekat pulang kampung tanpa urgensi yang diperbolehkan.

Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah berencana untuk melakukan penyekatan untuk mobil, bus hingga motor. Dia menyarankan agar jalan-jalan tersebut diawasi selama 24 jam. "Titik yang 333 ini harus dijaga selama 24 jam," kata dia.

Dia menambahkan, penyekatan khusus untuk pemotor harus dilakukan secara ekstra. Sebab walaupun ada rencana penyekatan di jalur alternatif, pemerintah harus lebih jeli kepada jalur-jalur kecil yang mungkin tidak terdeteksi.

"Jalan tikus juga rencananya akan dijaga, tapi jangan lupa, untuk pemotor, jalan yang lebarnya kurang dari 1 meter pun bisa diambil untuk menghindari petugas," jelasnya.

Pendekatan Sosiologi

Djoko mengimbau agar pemerintah menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi untuk mengendalikan penyebaran virus corona di musim lebaran 1444 Hijriah tahun ini. Dia menyarankan pemerintah melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak masyarakat tidak mudik lebaran tahun ini.

Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang mudah dicerna masyarakat terkait tujuan pelarangan mudik lebaran. Larangan mudik bukan hanya sekedar untuk mengendalikan penyebaran virus, tetapi juga untuk tujuan perbaikan ekonomi yang lebih cepat.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa ini bukan hanya sekedar larangan beraktivitas, tetapi juga untuk dampak yang lebih luas terhadap ekonomi," kata dia.

Djoko menilai, pendekatan larangan mudik yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Sebab, masyarakat akan mencari kesempatan agar bisa pulang kampung dengan berbagai cara.

"Melarang itu dengan sifat fisik, tapi harus ditambah lagi dengan pola pendekatan yang lebih halus. Kalau dengan pendekatan melarang malah jadi main petak umpet seperti sekarang," kata dia.