Pengembangan Tanjung Perak dihentikan

Merdeka.com - Terbukti melanggar izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Komisi D DPRD Jawa Timur merekomondasi penghentian pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di Teluk Lamong oleh PT Pelindo III, Surabaya.

Tidak hanya itu saja, proyek PT Pelindo III itu, juga tidak memenuhi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Undang Undang (UU) No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Jatim dengan PT Pelindo III, Dishub dan LLAJ Jatim, Bappeprov Jatim, Dinas ESDM serta BLH Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Jumat (13/7), Agus Maimun selaku pimpinan rapat memutuskan penghentian proyek hingga prasyarat dipenuhi PT Pelindo III.

"Komisi D minta PT Pelindo III menghentikan sementara waktu pengerjaan proyek di Teluk Lamong. Sebab, persyaratan untuk bisa melakukan pembangunan di lepas laut itu belum bisa dipenuhi," tegas Agus Maimun. 

Pertimbangan utama rekomendasi ini, karena titik lokasi reklamasi seluas 50 hektar untuk proyek di Teluk Lamong, mengalami pergeseran, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin AMDAL yang telah dikeluarkan oleh BLH Jawa Timur tahun 2010.

"Koordinat titik reklamasi pada mulanya menempel dermaga. Kini posisinya berubah menjorok ke dalam sekitar 1000 meter dari dermaga. Ini kan jadi bertambah luas," lanjut Agus yang juga anggota Komisi D.

Selain melanggar izin Amdal, lanjut politisi asal FPG DPRD Jawa Timur ini, Kemenhub juga memerintahkan supaya Pemprov Jatim membuat KLHS untuk melengkapi AMDAL dalam pemanfaatan ruang di Teluk Lamong.

Sayangnya, KLHS yang dibuat Insititut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan dibiayai Pemprov bekerjasama dengan PT Pelindo III itu, sampai sekarang belum selesai.

Bahkan oleh Pemprov hasil KLHS ITS direview lagi oleh Unibraw Malang. "Perubahan titik reklamasi yang dilakukan PT Pelindo katanya mengacu hasil KLHS ITS itu tidak dibenarkan. Sebab KLHS Pemprov Jatim sampai sekarang belum ada karena masih direview oleh Unibraw Malang," lanjut dia.

Sementara itu, BLH Jawa Timur, Diah menegaskan, pergeseran titik reklamasi itu tidak diperbolehkan karena telah menyalahi izin Amdal yang telah dikeluarkan BLH Jawa Timur. "Kalau memang mau ada pergeseran ya ajukan izin AMDAL lagi, biar nanti dibuatkan adendum baru atau Amdal baru. Itu amanat PP No.27 tahun 1999 tentang Amdal," beber Diah.