Merdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi membeberkan sejumlah hal yang harus dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target bauran energi 23 persen di 2025. Menurut dia, saat ini yang menjadi tantangan bagi pengembangan EBT yakni harga yang masih mahal.

"Jadi permasalahan kita adalah harga. Kalau harga sudah murah, tidak perlu ada lagi tidak perlu lagi harga khusus, tidak perlu lagi subsidi, insentif, dan sebagainya kita akan beli sendiri. Seperti lampu LED sekarang ini. Kemarin saya lihat yang 3 Watt hanya Rp 6.000 sekarang, dulu ratusan ribu rupiah," kata dia dalam pembukaan pameran 'The 7th Edition of INAGREENTECH 2019', JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut dia, kebijakan energi nasional telah mengamanatkan bahwa perhitungan tarif listrik EBT menggunakan skema fit in tarif. "Harga EBT diamanatkan oleh kebijakan energi Nasional bahwa dia adalah fit in tarif. Fit in tarif berarti itu harus di-compare dengan harga energi setempat," urai dia.

Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa perhitungan tarif EBT di daerah Papua, tidak bisa dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Sebab tentu harganya menjadi tidak kompetitif. "Misalnya di Papua harga energi di sana mahal sekali. Harga EBT harus di-compete dengan harga di sana bukan dengan harga di pulau Jawa," jelas dia.

Untuk daerah-daerah yang harga EBT-nya masih lebih mahal dari harga energi konvensional, diperlukan dukungan pemerintah berupa pemberian subsidi. "EBT diamanatkan diberikan subsidi selama dia masih lebih mahal dari harga dari pada energi konvensional," ujar dia.

"Itu kalau dilaksanakan, itulah yang membuat kita menetapkan target 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen minimal di tahun 2050. Tanpa itu kita tidak mungkin mencapai 23 persen," tandasnya.