Pengampunan nasional, cermin pemerintah takluk pada kejahatan pajak

Merdeka.com - Draf undang-undang pengampunan nasional yang bakal dimatangkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai kontroversi. Kehadiran beleid itu dinilai bisa menjadi cermin ketidakadilan dan kekalahan pemerintah melawanpraktik kejahatan perpajakan dan keuangan.
"Kami menolak RUU pengampunan nasional karena tidak mencerminkan keadilan dan menunjukkan pemerintah menyerah terhadap yang dilakukan oleh perusahaan," kata A.H Maftuchan, Koordinator Forum Pajak Berkeadilan, dalam siaran pers, kemarin.
Sebaliknya, FPB meminta pemerintah membentuk satuan tugas anti-aliran uang ilegal. Mengingat, Indonesia dinilai berada pada kondisi darurat aliran uang ilegal.
"Pada 2003 total aliran uang ilegal dari Indonesia ke luar negeri ditengarai mencapai Rp 141,82 triliun meningkat menjadi Rp 227,75 triliun pada 2014."
Hal tersebut membuat Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia. Itu setelah China, Rusia, India, dan Malaysia.
Khusus pertambangan, penaikan aliran uang ilegal dinilai sangat fantastis. Sepanjang 2003–2014, besaran penaikannya mencapai 102,43 persen atau rata-rata 8,53 persen per tahun.
Pada 2003 total aliran uang ilegal di pertambangan ditengarai mencapai Rp 11,80 triliun. Sebelas tahun kemudian naik menjadi Rp 23,89 triliun.
"Aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan oleh adanya transaksi perdagangan faktur palsu (trade mis-invoicing). Hal ini terjadi karena maraknya tambang–tambang ilegal yang beroperasi dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercatat," kata Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.
Besarnya aliran uang ilegal dinilai menjadi indikasi maraknya penghindaran pajak melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Dasarnya, penerimaan pajak pertambangan yang hanya sebesar Rp 96,9 triliun.
"Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp. 1.026 triliun. Artinya, nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4 persen."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Upaya Mengungkap Penyebab Jatuhnya Dua Pesawat Super Tucano
Kasau telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Sehingga penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki.
Baca Selengkapnya


Quality Time ala Lesti Kejora Bareng Keluarga, Keliling Komplek Pakai Sepeda Listrik Sambil Jajan Bakso
Lesti, Rizky Billar, dan Baby L mengelilingi komplek dengan menggunakan sepeda listrik
Baca Selengkapnya


Bakal Menikah dengan Pria asal Korea, Intip Potret Prewed Anak Helmy Yahya yang Simple Namun Estetik
Rachell Yahya, putri dari Helmy Yahya, kini merasa begitu bahagia. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan setelah melalui sesi prewedding
Baca Selengkapnya


Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya


Penampilan Keren Menteri Jokowi Pergi ke Kebun, Naik Mobil Hardtop Tua Lewati Jalanan Licin
Menteri Yasonna Laoly menikmati akhir pekan di Medan dengan mengendarai mobil hardtop tua sambil mengasah kembali kemampuan menyetirnya.
Baca Selengkapnya

Mendag Kaget Harga Cabai Tembus Rp120.000 per Kg: Mahal Banget, Enggak Ada yang Beli itu
Banyak pedagang mengeluh kepada Mendag Zulkifli Hasan mengenai tingginya harga cabai.
Baca Selengkapnya

Dukung Digitalisasi, Pusat Data Nasional Ditargetkan Rampung di Oktober 2024
Integrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya

Waspada Eksploitasi Pasar di Balik Rencana TikTok Gandeng Tokopedia
TikTok dikabarkan akan menggandeng Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca Selengkapnya

Waduh, 3 Komoditas Penyumbang Inflasi Justru Tak Disukai Petani
Inflasi November 2023 naik akibat lonjakan berbagai harga pangan, salah satunya cabai.
Baca Selengkapnya

Tak Melulu Konsumtif, OJK Sebut Paylater Bisa untuk Hal Produktif
OJK menilai produk paylater bisa membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan.
Baca Selengkapnya

Ada Sungai Bersih di Jakarta, Viewnya Dikelilingi Gedung Tinggi Bak Luar Negeri
Sungai ini mempercantik tampilan Jakarta di antara gedung-gedung bertingkat
Baca Selengkapnya

Daya Saing Infrastruktur RI Naik ke Peringkat 51, Jokowi: Kita Masih Perlu Kerja Keras
Pembangunan infrastruktur RI masih tertinggal dibanding Korea dan China.
Baca Selengkapnya