Pengamat Pertanyakan Sikap PKS Ingin Hapus Pajak Kendaraan Bermotor
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana ingin menghapus pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, hal tersebut sangat tidak elegan, sebab pajak kendaraan motor sendiri masih menjadi insturmen pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Pajak sepeda motor adalah bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yakin PKB mau dihapus? PKB dipungut justru untuk memberi Pemda sumber penerimaan untuk membiayai penyediaan infrastruktur jalan dan kelengkapannya, termasuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan kendaraan bermotor polusi udara, pemakaian energi fosil, dan lainnya," kata Yustinus kepada merdeka.com, Senin (25/3).
Yustinus sendiri heran, jika ini dihapuskan, sumber pendapatan daerah untuk memastikan infrastruktur transportasi tersedia secara memadai akan berasal dari mana. Lantas dia pun menduga, penghapusan pajak motor yang direncanakan PKS hanya menjadi kebijakan populis untuk menarik simpati pemilik sepeda motor.
"Jika iya, ini jelas kebijakan yang sama sekali tidak mendidik, dan merugikan pemerintah daerah dan warga masyarakat yang punya hak hidup di lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman," pungkasnya.
Seperti diketahui, PKS sendiri berjanji akan akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang Pada Pemilu (Pemilu) 2019 mendatang. Namun, kebijakan itu masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan gagasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara matang oleh PKS. Sebab, secara jangka pendek, dengan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut akan berdampak kepada penerimaan daerah.
"Jadi kalau melihat komponen pajak itu kan paling besar merupakan penerimaan daerah yak, pajak kendaraan bermotor ya. Setidaknya aktivitas pemerintahan terutama pemerintah provinsi dijangka pendek pastinya akan ada pengurangan penerimaan," kata Yustinus saat dihubungi merdeka.com, Minggu (24/3).
Yustinus menyebut hasil pajak kendaraan bermotor selama ini dapat menyumbang sekitar 80 persen terhadap penerimaan pemerintah daerah. "Dan ini harus dipikirkan bagaimana ke depannya kalau ini hilang, jadi bagaimana mereka bisa membiayai aktivitas ekonominya di jangka pendek itu saja yang harus dipikirkan,"
Namun demikian, Yustinus mengatakan rencana tersebut menjadi keuntungan apabila dilihat dari jangka panjang. Sebab, mayoritas pemilik kendaraan bermotor beraktivitas menggunakan kendaraannya untuk kegiatan perekonomian. Sehingga, itu diyakini dapat menjadi nilai tambah bagi penerimaan negara.
"Akan tetapi kalau kita melihat dari jangka panjangnya tentu saja ini akan berdampak positif. Karena kebanyakan ini kan kendaraan bermotor ya, kalau diliat itu kan memang itu yang ber CC kecil rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas ekonomi," jelasnya.
"Seharunya bisa meningkatkan potensi penerimaan ke depannya. Meskipun ini harus dihitung lagi saya belum tau pasti hitungannya bagaimana tapi yang jelas mungkin ada akan ada dampaknya jangka panjang. Tapi di jangka pandek pastinya akan ada penurunan dari sisi penerimaan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Petugas KPPS di Kebon Kacang, Tewas Kecelakaan saat Antar Surat Suara ke GOR Tanah Abang
Korban meninggal setelah sepeda motor bermuatan logistik yang dikendarai menabrak trotoar.
Baca SelengkapnyaKesal Motor Sering Digadaikan Diam-Diam, Ayah di Palembang Penjarakan Anak Kandung
Kesabaran BH (69) habis karena putranya RN (26) kerap menggadaikan sepeda motor diam-diam. Dia melapor ke polisi dan anak kandungnya itu pun ditangkap.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
KAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
Baca Selengkapnya19.000 Lebih Pemudik Padati Stasiun Gambir, 40 Rangkaian Kereta Disiapkan Tiap Hari
Pemudik yang turun di zona drop off terlihat membawa tas dan banyak barang hingga ke area tunggu
Baca SelengkapnyaMenhub Minta Masyarakat Tak Mudik Naik Sepeda Motor, Ini Alasannya
Pemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.
Baca SelengkapnyaDaftar Stasiun Kereta Api Melayani Mudik Motor Gratis 2024
Setiap masyarakat ingin membawa motor saat mudik melalui transportasi kereta api bisa mendaftar di semua stasiun tersebut.
Baca SelengkapnyaBenarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca Selengkapnya