Penetapan UMK jadi alat politik kepala daerah buat investor takut
Merdeka.com - Direktur Jenderal Industri Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan membeberkan penyebab investor tak mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah ketetapan upah minimum kabupaten atau kota (UMK).
Menurutnya, kenaikan upah minimum kabupaten kota selalu berbeda-beda sesuai dengan keinginan pemerintah daerah.
"Karena di Indonesia, kepala daerah punya kebebasan mengelola kebijakan, mereka nego UMK nya sendiri. UMK ini biasanya jadi alat politik. Calon kepala daerah katanya, kalau saya terpilih, saya tetapkan UMK sekian dan lain lain. Hal ini tentu membuat investor berpikir ulang melakukan investasi," ujar Putu di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (8/3).
Putu menambahkan, penetapan UMK ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab, saat ini sudah banyak investor yang lebih memilih negara lain untuk melakukan investasi di mana pengelolaan UMK lebih stabil.
"Banyak kejadian mereka hengkang. Yang paling parah sampai ke luar negeri. Kalau hanya hengkang dari Jawa Barat ke daerah lain masih oke. Ini yang jadi tantangan bagi kita," kata Putu.
"Jangan sampai kita sudah capek cari investor, di daerah ini jadi permainan dan akhirnya investor jadi takut berinvestasi. Kemudian mereka lebih memilih investasi ke Malaysia, dimana pemerintahnya lebih stabil kelola UMK," ungkapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTerima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaHore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan
Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.
Baca Selengkapnya