Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp810,7 triliun. Khusus pajak, baru mencapai 44,7 persen atau sekitar Rp705 triliun dari target Rp1.577 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Penerimaan pajak dan perpajakan masih di bawah 50 persen pertengahan tahun ini. Kalau kita lihat breakdown penerimaan perpajakan tumbuh 3,9 persen lebih rendah dari tahun lalu 14,6 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Juli 2019 mencapai Rp440,17 triliun, tumbuh 4,66 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, maka angka penerimaan PPh sudah mencapai 49,21 persen target APBN 2019.

Untuk PPh migas menyumbangkan Rp404,67 triliun, tumbuh 5,27 persen dari periode Juli tahun lalu. Sementara PPh non migas, terhitung menyumbang Rp35,50 triliun, terkontraksi 1,84 persen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga terkontraksi 4,55 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp249,40 triliun.

"Kalau lihat dari data tadi kelihatan bahwa korporasi PPh PPN dalam negeri dan PPN impor, tiga ini saja kontribusinya terhadap total penerimaan negara di atas 50 persen. Dan tiga-tiganya mengalami tekanan," jelas Sri Mulyani.

Adapun perlambatan penerimaan perpajakan tersebut diakibatkan oleh dua yaitu pertama kondisi perekonomian global yang berdampak ke dalam negeri dan juga adanya kebijakan restitusi pajak. "PPh badan terlihat sektor-sektor berbasis komoditas semuanya mengalami tekanan. Sektor manufaktur terkena restitusi," paparnya.