Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577 triliun serta masih tumbuh sebesar 0,23 persen (yoy). Pencapaian ini berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya terus menerus mengamati penerimaan pajak dari bulan ke bulan. Meski demikian, dia mengakui pada beberapa sektor terjadi perlambatan penerimaan pajak.

"Penerimaan pajak kita betul-betul pelototi bulan per bulan dan memang sampai Oktober ada yang alami turning poin seperti PPh pada 21 untuk PPh pasal 21 itu melambat di kuartal 3," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (18/11).

Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) dan PPh 21, yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (yoy) dan 9,77 persen (yoy). Penerimaan PPh Pasal 21 masih tumbuh, seiring dengan tingkat serapan tenaga kerja.

Sedangkan pertumbuhan PPh 25/29 OP masih mendapatkan dampak positif dari kenaikan kepatuhan pasca Tax Amnesty (TA). Di sisi lain, penerimaan PPh Migas tumbuh negatif 9,27 persen (yoy), yang diperkirakan terjadi akibat pengaruh tekanan pada harga minyak dunia dan ICP.

Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM juga masih mengalami pertumbuhan negatif 4,24 persen (yoy), membaik jika dibandingkan periode Januari-September yang tumbuh negatif 4,40 persen (yoy).

Pertumbuhan negatif penerimaan PPN/PPnBM tersebut akibat kontributor utama penerimaan PPN/PPnBM yang berasal dari PPN DN dan PPN Impor masih tumbuh negatif masing-masing negatif 2,42 persen (yoy) dan negatif 7,42 persen (yoy).

Utang Pemerintah Tembus Rp4.756 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2019 berada di angka Rp4.756,13 triliun. Dengan catatan tersebut maka rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,87 persen.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, komposisi utang Pemerintah per akhir Oktober sebagian besar merupakan hasil dari kontribusi penerbitan SBN domestik.

"Posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2019 berada di angka Rp4.756,13 triliun," ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).

Adapun pinjaman secara keseluruhan terdiri dari pinjaman sebesar Rp771,54 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp3.984,59 triliun. Pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp7,38 triliun dan luar negeri sebesar Rp764,16 triliun.

Pemerintah untuk tahun 2019 fokus pada pendalaman pasar domestik sebagai satu cara diversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi sumber pembiayaan penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber pembiayaan untuk pembangunan.