Penerimaan Negara Hingga Juli 2022 Capai 69,26 Persen dari Target

Jumat, 12 Agustus 2022 10:54 Reporter : Anisyah Al Faqir
Penerimaan Negara Hingga Juli 2022 Capai 69,26 Persen dari Target Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan merilis, sampai 31 Juli 2022 kas negara telah terkumpul Rp 1.028,46 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini telah mencapai 69,26 persen dari target APBN dalam Perpres 98 tahun 2022 yakni Rp 1.485 triliun.

"Kalau kita lihat penerimaan negara ceritanya sangat positif. Ini sesuai dengan tadi adanya pemulihan ekonomi yang sangat impresif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat, (12/8).

Sri Mulyani merincikan sumber-sumber penerimaan pajak di antaranya PPh Non Migas sebesar Rp 595,0 triliun atau telah mencapai 79,4 persen dari target. Dari sumber PPN & PPnBM sebesar Rp 377,6 triliun atau telah mencapai 59,1 persen dari target.

Lalu dari PPh Migas sebesar Rp 49,2 triliun atau telah mencapai 76,1 persen target. Sedangkan dari pos PBB & Pajak Lainnya sebesar Rp 6,6 triliun atau mencapai 20,5 persen dari target.

Tingginya penerimaan pajak ini didorong oleh beberapa faktor, mulai dari tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Selain itu, basis penerimaan pajak tahun lalu yang masih rendah karena pemberian insentif fiskal.

Tak hanya itu, tingginya penerimaan pajak juga berkat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung pada Januari-Juni 2022. "Pertumbuhan yang sangat tinggi pada bulan Juni disebabkan oleh tingginya penerimaan dari PPS," kata dia.

2 dari 3 halaman

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Selain dari pajak, kas negara juga terisi dari kepabeanan dan cukai. Per Juli 2022 penerimaan negara yang masuk telah mencapai Rp 185,1 triliun. Angka ini telah mencapai 61,9 persen dari yang ditargetkan pemerintah.

"Penerimaan bea dan cukai ini bahkan selama musim pandemi pun mereka memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang relatif sangat stabil. Jadi sekarang ini pertumbuhannya 31,1 persen itu adalah pertumbuhan yang tetap tinggi dan luar biasa," lanjut Sri Mulyani.

Bea Masuk tumbuh 31,5 persen yang didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan sektor Industri. Cukai tumbuh 20,8 persen yang dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif, lonjakan produksi bulan Maret (efek kenaikan tarif PPN) dan efektifitas pengawasan.

Sementara itu, pada pos Bea Keluar tumbuh 97,8 persen yang didorong tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit, dan kebijakan Flush Out. "Penerimaan bea cukai masih tumbuh, didorong tren positif bea masuk, resiliensinya performa cukai serta kinerja yang meyakinkan," kata dia.

3 dari 3 halaman

PNBP Kumpulkan Rp 337,1 Triliun untuk Kas Negara

Sementara itu dari dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Juli telah mencapai R 337,1 triliun. Angka ini telah mencapai 70 persen dari yang ditargetkan pemerintah atau mengalami pertumbuhan 39,1 persen (yoy).

"Pada PNBP, menunjukkan adanya komoditas boom yang memberikan dampak tetapi juga kegiatan masyarakat yang pulih kembali," kata dia.

Sri Mulyani merincikan, PNBP dari SDA Migas tumbuh 93,6 persen dengan kontribusi sebesar Rp 92,1 triliun. Angka ini telah mencapai 66,2 persen dari target yang didorong karena adanya kenaikan ICP.

PNBP dari SDA Non Migas tumbuh 102,6 persen dengan capaian sebesar Rp 48,2 triliun. Capaian tersebut telah mencapai 55,1 persen dari target APBN yang didorong oleh kenaikan harga minerba terutama batubara dan nikel.

PNBP juga didorong oleh Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp 37,9 triliun. Sumber pendapatan ini ditopang adanya kenaikan setoran dividen BUMN yang utamanya dari bank-bank himbara. Selain itu, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp 106,6 triliun dan pendapatan BLU yang mencapai Rp 52,3 triliun. [azz]

Baca juga:
Semester I-2022, Pembiayaan Utang Merosot Hingga 49,5 Persen
Pandemi Covid-19 Mereda, Realisasi Anggaran Kesehatan Turun 15,8 Persen
Subsidi Energi Habiskan Dana APBN Rp116 Triliun Hingga Juli 2022
Menteri Sri Mulyani Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Berdayakan UMKM
Kuota Pertalite Perlu Ditambah 5 Juta Kiloliter, Apakah APBN Siap Subsidi?

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini