Merdeka.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan penerbitan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) tidak ada hubungannya dengan rencana redenominasi mata uang rupiah. Penulisan angka 75 yang lebih besar hanya ingin menonjolkan peringatan HUT RI ke-75 saja.

"Angka nol yang lebih kecil itu bukan dalam rangka redenominasi, itu lain ceritanya," kata Rosmaya dalam Taklimat Media, Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8).

Penerbitan UPK Rp 75.000 dibuat dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Sementara redenominasi memiliki tujuan yang berbeda, yakni untuk efisiensi tulisan dalam digit yang lebih sederhana.

Pelaksanaan redenominasi juga harus mempertimbangkan banyak hal. Kebijakan itu akan dilakukan saat situasi perekonomian dan kondisi yang dianggap pas. "Redenominasi akan kita berlakukan pada saat perekonomian dan kondisi yang pas," kata dia.

Apalagi, tim yang membahas rencana redenominasi berbeda dengan tim yang baru saja mengeluarkan UPK. Dia menegaskan tim yang mengeluarkan UPK dalam metode tukar uang.

"Itu beda tim dan ada step-stepnya lagi dan ini beda soal karena ini kita dalam metode tukar uang," tandasnya.

Tak Ada Pakaian Adat China di Uang Rp75.000

Media sosial saat ini ramai menyebut ada gambar pakaian adat suku China di Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Rp 75.000. Menanggapi itu, Bank Indonesia menjelaskan, pakaian adat tersebut berasal dari Suku Tidung yang ada di Kalimantan Utara.

"Yang dari tengah seperti dari China itu baju asal Kalimantan Utara, baju adat suku Tidung," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia, Marlison Hakim dalam Taklimat Media Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8).

Marlison menjelaskan, pemilihan jenis pakaian adat tersebut merupakan hasil rekomen dari langsung dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil rekomendasi tersebut pun sebelumnya telah didiskusikan oleh Bank Indonesia dengan sejumlah pihak.

Mulai dari budayawan, sejarawan sampai dengan Pemerintah Daerah setempat. Proses desain UPK edisis 75 tahun Kemerdekaan Indonesia ini juga telah dirancang sejak tahun 2018.

"Khusus pemilihan itu (jenis baju adat) kita bicarakan dengan budayawan, sejarawan dan Pemda setempat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT Suku Tidung dan mereka yang memberikan baju adat Kalimantan Utara tersebut," kata Marlison menjelaskan.