Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk menerapkan objek cukai baru yaitu cukai minuman pemanis. Penerapan objek cukai baru ini guna mencapai target pendapatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 186,52 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo mengatakan pengenaan cukai minuman pemanis akan memberikan dampak negatif pada industri ini serta industri pendukungnya seperti pemasok, distribusi, pedagang dan juga pada tenaga kerja. Aturan ini juga akan memberikan sinyal negatif pada investor dan akan menurunkan daya saing industri di Indonesia terhadap negara lain seperti China dan Malaysia.

"Di Indonesia dengan konsumsi perkapita minuman berkarbonasi atau minuman berpemanis yang masih rendah potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari cukai juga tidak signifikan bahkan dapat merugikan pendapatan negara," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (4/12).

Menurut dia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) telah melakukan studi pada 2012 terhadap minuman pemanis. Studi tersebut menunjukkan dampak buruk atas pengenaan cukai pemanis.

"Penurunan pendapatan industri minuman ringan sebesar Rp 5,6 triliun. Terjadi, penurunan pendapatan pemerintah sebesar Rp 783,4 miliar serta penurunan output ekonomi sebesar Rp 12,2 triliun," kata dia.

Triyono menambahkan penerapan cukai pada minuman berkarbonasi atau minuman berpemanis bukan kebijakan yang tepat dan bertentangan dengan kebijakan deregulasi Pemerintahan Presiden Jokowi yang bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan cukai tersebut hanya akan membuat Indonesia menjadi kehilangan daya saing dan kurang menarik investor.