Peneliti: Anggota BPN Ditahan Polisi, Investor Nilai Politik RI Berisiko
Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyebutkan kondisi politik di Indonesia yang saat ini tengah memanas membuat investor ragu. Selain itu, dia menilai penangkapan beberapa tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) oleh polisi karena dugaan makar juga kian memperkeruh suasana. Sejauh ini, polisi tengah mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan) pada Prabowo Subianto.
"Penangkapan beberapa tim BPN oleh polisi karena dugaan makar juga memperkeruh suasana. Ini menurut saya justru memancing eskalasi konflik yang tidak perlu. Artinya investor melihat ada risiko politik yang laten, mereka coba bermain aman dengan keluar dari aset berisiko dan pegang dollar atau yen," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (21/5).
Dia menyebutkan pengumuman hasil pemilihan presiden (pilpres) oleh KPU dan penolakan kubu Prabowo dikhawatirkan memancing kegaduhan dan menunjukkan demokrasi yang kurang sehat.
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini terkena imbasnya. Investor banyak yang membawa uangnya keluar (outflow), IHSG tertekan serta Rupiah melemah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pasca pilpres 2014 silam.
"Di 2014 tidak ada kegaduhan berlebihan. Pasar segera catatkan pembelian pasca pemilu. Akibat instabilitas politik, saat ini investor asing justru catatkan penjualan bersih atau nett sells di pasar reguler sebesar Rp 11,7 triliun sebulan pasca pencoblosan. IHSG alami koreksi hingga 7,63 persen dan Rupiah merosot 2,7 persen," ujarnya.
Dia berharap rekonsiliasi pasca pilpres bisa segera dilakukan agar suasana kembali kondusif dan perekonomian berjalan dengan baik. "Saya kira diperlukan rekonsiliasi bukan pendekatan hukum paska Pilpres ini. Keretakan sosial antar pendukung dan elit harus segera dicari solusinya. Tujuannya agar iklim investasi kembali kondusif dan pemerintah bisa fokus perbaiki masalah struktural seperti daya saing dan kemudahan berbisnis," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaSurvei Terbaru Indikator Sepekan jelang Pencoblosan: Prabowo 51,8%, Anies 24,2%, Ganjar 19,6%
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut peluang 2 putaran masih terbuka
Baca SelengkapnyaMasuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPolisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya