Pendapatan BUMN di 2021 Capai Rp2.292,5 T, Hampir Mendekati APBN
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pendapatan konsolidasi tahun 2021 meningkat menjadi Rp2.292,5 triliun, atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan tahun 2020.
Hal ini didorong oleh pertumbuhan harga komoditas global, peningkatan penjualan akibat peningkatan aktivitas penanggulangan Covid-19 dan pertumbuhan volume penjualan akibat pemulihan sebagian kegiatan ekonomi di beberapa klaster.
"Artinya apa? angka ini angka yang sangat signifikan, kalau kita bandingkan dengan APBN negara kita yang kurang lebih angkanya mungkin Rp 2.500 triliun, jadi proporsinalnya hampir mirip," kata Erick di Jakarta, Rabu (28/9).
Sementara margin EBITDA, sebagai indikasi efisiensi operasional, mengalami peningkatan menjadi 20,4 persen di tahun 2021 terutama disebabkan perbaikan efisiensi pada beban operasional tidak langsung. Adapun restrukturisasi utang dan penurunan tingkat bunga pinjaman pada tahun 2021 mengakibatkan penurunan beban bunga konsolidasi dari semula Rp 91,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 73,5 triliun di tahun 2021.
Erick menjelaskan, peluncuran laporan keuangan tahunan konsolidasian BUMN agar laporan kinerja dari seluruh BUMN bisa dihimpun dalam satu laporan keuangan. Menurutnya, transformasi di tubuh BUMN bukan hanya di sisi model bisnis dan sumber daya manusia (SDM). Tapi juga menyasar konsolidasi laporan keuangan secara menyeluruh.
"Karena tentu sebagai perusahaan milik negara, kita pentinf sekali mempunya buku yang merupakan yang kita bisa baca bersama-sama, dan ini menjadi bagian juga dari transparasi dan Good Corporate Governance (GCG) yang kita ciptakan selalu dimana keterbukaan itu menjadi suatu hal yang penting buat kita semua," paparnya.
Dengan adanya laporan ini, nantinya bisa jadi salah satu modal untuk mengidentifikasi kinerja masing-masing perusahaan. Ditambah lagi, adanya laporan yang menyeluruh dari mulai pendapatan hingga proses kinerja perusahaan.
Buku laporan konsolidasian ini disebut menjadi yang pertama di Kementerian BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMN kepada publik.
"Dan ini Saya rasa baik, ketika kita punya early warning sistem, ketika kita bisa melihat identifikasi masing-masing performance dari masing-masing bumn, kita juga bisa memprediksi daripada keberlanjutan ataupun startegi besar bumn itu kedepannya," paparnya.
Menurutnya, di era saat ini, setelah melewati pandemi covid-19 ditambah situasi geopolitik global, diperlukan adanya roadmap jangka panjang. Baik dari sisi kementerian BUMN maupun bagi masing-masing perusahaan pelat merah.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaBUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023
Kinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaData BPS: Ekspor Indonesia Naik Tipis di Desember 2023, Nilainya USD 22,41 Miliar
Secara tahunan nilai ekspor pada Desember 2023 mengalami penurunan cukup dalam yakni sebesar 5,76 persen.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaData BPS: Impor Indonesia Bulan November Naik Menjadi USD 19,59 Miliar
Impor non migas mencapai USD16,10 miliar ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaUpdate Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?
APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca Selengkapnya