Merdeka.com - Setelah pendaftaran jaminan fidusia dipermudah dengan melalui sistem online, jumlah pendaftar pun melonjak.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud mengakui, salah satu alasan dibuatnya pendaftaran fidusia dengan sistem online lantaran permohonan pendaftaran yang terlalu banyak dan tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Pendaftaran melampaui kemampuan sumber daya manusia dan minimnya infrastruktur membuat kepastian penerbitan sertifikat jaminan simpang siur," ujar Aidir di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (22/4).

Saat ini, setelah pendaftaran dibuat dalam sistem online, jumlah pendaftar pun melonjak. Setiap hari, tercatat ada 21.000 pendaftar dengan nilai jaminan fidusia sebesar Rp 1,3 miliar. Tahun lalu hanya 1.000-2.000 pemohon. Fidusia Online telah memiliki dasar hukum berupa tiga keputusan menteri tentang penerapan Fidusia Online.

Dia mengharapkan, baik perusahaan pembiayaan maupun notaris tidak perlu khawatir dengan keabsahan sertifikat yang keluar dari pendaftaran secara online tersebut. "Yang dikeluarkan berupa sertifikat murni dan sah secara hukum karena yang mengeluarkannya adalah Kementerian Hukum dan HAM," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota dewan komisioner OJK Firdaus Djaelani mengatakan, setiap pembiayaan di perusahaan keuangan tidak harus difidusiakan. "Namun jika pembiayaan tersebut dilakukan dengan perjanjian fidusia, maka jaminan tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," tutupnya.