Penarikan Utang Besar-besaran Kini Bebani Presiden Penerus Jokowi Nanti
Merdeka.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Rachbini, menyebut langkah pemerintahan Jokowi ugal-ugalan atas pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sekaligus pengelolaan utang untuk penanganan pandemi Corona.
Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan soal utang. Sebab, utang dinilai dapat membebani calon presiden mendatang.
"Mohon maaf dalam bahasa saya pemerintah ini bersifat ugal-ugalan soal kebijakan utang. Saat ini utang Indonesia sudah menggunung. Utang tersebut akan menjadi palu godam yang mematikan bagi calon presiden mendatang," ucap dia dalam webinar bertajuk Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, Rabu (2/9).
Didik mencatat, nilai utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp 921,5 triliun. Kemudian pada tahun ini pemerintah juga berencana kembali menerbitkan utang sebesar Rp 1.439 triliun, menyusul pelebaran defisit APBN hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Padahal pada RAPBN 2020 yang dibuat tahun 2019, penerbitan utang direncanakan pemerintah turun menjadi Rp 651 triliun. Namun Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan pemerintah akan melakukan utang sebesar Rp 1.439 atas defisit APBN sebesar 6,34 persen dari PDB," jelasnya.
Sehingga, dia menganalogikan nilai utang tahun ini setara dengan 20 kali lipat dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020 yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun. "Ini nilai utangnya setara 20 x lipat, dari kementerian (Kemendikbud) Nadiem Makarim," tegasnya.
Didik menyebut, saat ini pemerintah sudah masuk pada perangkap utang. Mengingat nilai untuk utang publik, yakni gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN telah mencapai Rp 7.248 triliun.
Di luar utang tersebut, Bank BUMN juga dinilai menjadi beban pemerintah. Hal itu karena bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, maka negara mempunyai kewajiban untuk membayarnya.
"Sebab dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, menjadi lebih dari Rp10.000 triliun," ujarnya
Maka dari itu, dia memproyeksikan beban utang pemerintah juga semakin tinggi. Pada 2019, beban bunga utangnya mencapai Rp 275,54 triliun. "Dalam beberapa tahun ke depan, negara kita juga harus membayar utang setiap tahun lebih dari Rp 1.000 triliun. APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang," ucapnya
"Indikasinya ialah keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Sementara Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang dilakukan dengan melakukan utang baru," tutupnya.
Sri Mulyani: Tak Hanya Indonesia, Seluruh Negara di Dunia juga Berutang
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu pembangunan. Sebab, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri.
"Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu sebagai sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menerima seolah-olah hutang itu sesuatu yang menakutkan," kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu (18/7).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengelola keuangan negara, ada yang namanya penerimaan, belanja, pembiayaan dan juga investasi. Dari sisi penerimaan sumbernya berasal dari pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan juga hibah.
Terlepas dari penerimaan, pemerintah juga membutuhkan belanja negara. Menurutnya dengan negara sebesar Indonesia, pertama tentu masyarakat membutuhkan untuk belanja pendidikan. Di mana konstitusi negara sebanyak 20 persen dialokasikan untuk pendidikan.
"Kita harus mengalokasikan untuk pendidikan. Kenapa pentingnya mumpung masyarakat yang masih muda dan harus ada investasi di bidang sumber daya manusia kita perlu untuk memprioritaskan itu," jelas dia.
Tak hanya pendidikan, belanja negara juga dibutuhkan untuk kesehatan, infrastruktur, serta kebutuhan belanja lainnya di masing-masing Kementerian Lembaga. Namun kebutuhan besar akan belanja tersebut tak sebanding dengan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Untum itu, alternatif pembiayaan lain adalah dengan cara utang.
"Nah kalau belanja nya lebih banyak daripada pendapatan yang kita bisa kumpul kan gimana? ya kita mencari utang kalau begitu," kata dia.
Terkait dengan tidak melakukan utang, sebetulnya itu juga menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Namun ada sisi lain yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah. Bisa saja tidak melakukan utang, namun menunda kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Jadi kita ingin menyampaikan kadang-kadang masyarakat kita sensitif untuk bicara utang-utang apalagi pakai nada benci. Menurut saya itu tidak bagus juga kalau kita bicara dengan polecy utang tapi kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian apalagi bisa bilang pakai bahasa kasar itu nggak perlu," jelas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, tidak ada satu negara yang terlepas dari utang. Bahkan negara-negara islam sekalipun juga membutuhkam utang untuk pembangunan infrastruktur di negaranya.
"Di seluruh negara dunia negara juga berhutang. Coba dicek aja temen-temen. Bahkan semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang mau Saudi Arabia, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan coba dilihat," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnya