Pemutusan kontrak monorail oleh Ahok bakal rusak iklim investasi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam memutus kerja sama pembangunan monorail dengan PT Jakarta Monorail (PT JM). Keputusan tersebut ternyata berpotensi membuat Jakarta mengganti rugi nilai kontrak.
Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bastary Pandji Indra mengaku khawatir atas keputusan tersebut. Sebab, bila diajukan ke arbitrase maka Jakarta sangat mungkin kalah.
"Pemutusan kontrak itu, memungkinkan Jakarta kalah dan mengganti rugi," kata Bastary di Jakarta, Selasa (3/3).
Di samping itu, kata Bastari, pemutusan kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dan PT JM diperkirakan bakal menyurutkan minat investor untuk melakukan pembangunan di ibukota bahkan Indonesia. Bila dilihat dari kasusnya, proyek monorail sebetulnya sudah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta sebelum Ahok.
Namun, mendadak proyek pembangunan ini batal lantaran dianggap tidak ada keseriusan dari PT JM untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Maka itu, dia berharap sistem birokrasi tidak mempengaruhi iklim investasi.
"Presiden (Joko Widodo) kan sekarang ingin iklim investasi semua diserahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tapi jaminan aman dan nyaman investor itu bagaimana," terangnya.
Seperti diketahui, PT JM mengancam akan menggugat Pemprov DKI ke pengadilan jika pemutusan kerja dilakukan. Mereka pun yakin bila persoalan ini dibawa ke hukum akan menang telak.
Direktur Utama PT JM, Sukmawati Syukur, menolak jika dikatakan pihaknya tak mau membangun monorail. Sebab yang terjadi, penghentian datang dari Pemprov DKI Jakarta addendum perjanjian kerja sama antara PT JM dan pemerintah daerah DKI Jakarta belum dilakukan.
"Jika dituding tidak bekerja, kami menolak. Sebab addendum perjanjian yang memuat persetujuan Depo dan bisnis plan belum disetujui oleh DKI, jadi pekerjaan konstruksi juga tidak bisa diteruskan," ungkap dengan nada kesal saat dihubungi, Senin (26/1).
Dalam addendum tersebut terdapat dua lampiran, bisnis plan dan lokasi Depo, yang selalu dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok tidak sepakat dengan rencana pembangunan Depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi.
Sukmawati mengharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan solusi untuk relokasi ini. "Dua itu yang terus diutak-atik oleh Pemerintah DKI. Tapi kalau memutuskan kontrak silakan saja. Kami tunggu suratnya. Seperti apa suratnya. Masalah pemutusan kerja sama upaya hukum itu dilakukan untuk yang teraniaya. Kalau bisa berunding lebih bagus," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTotal Investasi Rp4 Triliun, Pengoperasian Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Diharapkan Jokowi Kurangi Kemacetan
Jokowi menyebut jalan tol tersebut memiliki total panjang 14,8 kilometer dengan total investasi sebesar Rp4 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Sebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.
Baca Selengkapnya