Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI masih koordinasi dengan OJK dan BEI soal saham Delta Djakarta

Pemprov DKI masih koordinasi dengan OJK dan BEI soal saham Delta Djakarta Delta Djakarta. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mantap melepas 26,25 persen sahamnya di perusahaan minuman alkohol PT Delta Djakarta. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan langkah koordinasi terkait pelepasan saham Delta Djakarta dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Bahwa kita berproses dan kita akan koordinasi dengan OJK, BEI dan seluruh pemangku kepentingan agar proses ini berlangsung transparan dan Alhamdulillah juga kinerja Delta semakin membaik," ujarnya usai melakukan halal bihalal di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (22/7).

Dengan melepaskan saham tersebut diyakini akan menambah pendapatan khususnya bagi Pemprov DKI. "Dan kita harapkan profit yang akan diterima DKI bisa diatas target kita gunakan untuk sosial spending untuk meningkatkan pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Anis Baswedan mengatakan pelepasan saham di PT Delta, akan menghasilkan deviden yang cukup besar dan akan dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

Kita akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan, karena rata-rata deviden yang didapatkan Pemprov itu sekitar Rp 38 miliar per tahun rata-ratanya, kita yakin bahwa penjualan 26,25 persen ini menghasilkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 Triliun, paparnya.

Untuk melepas saham di sana, Anies mengakui terlebih dahulu harus melalui proses di DPRD DKI. Meski demikian, dia optimis rencana penjualan akan mendapat dukungan para anggota Dewan.

"Kita berharap bahwa proses pelepasan ini akan berjalan dengan lancar, sekarang dalam proses penentuan untuk kepentingan konsultan yah untuk konsultan bagi penjualannya dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa tuntas," jelas Gubernur Anis.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya

Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya

Pasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024

Baca Selengkapnya