Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Eko Putro Sandjojo, memastikan realisasi dana desa di 2018 dapat mendorong daya beli masyarakat. Sebab, 30 persen dari total dana desa sebesar Rp 60 triliun akan digunakan untuk membayar upah masyarakat pada proyek padat karya.

"Dana desa tahun depan Rp 60 triliun. Tahun depan kan udah semuanya swakelola. Nah, kalau swakelola itu 30 persen dipakai untuk bayar upah," ujar Menteri Eko di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (6/12).

"Minimal 30 persen harus dipakai untuk bayar upah. Nah, 30 persen itu sekitar Rp 18 triliun dari Rp 60 triliun. Itu kalau masyarakat terima upah Rp 18 triliun, itu paling sedikit bisa menciptakan daya beli di desa desa seluruh Indonesia," tambahnya.

Menteri Eko mengatakan tahun depan pemerintah akan mendorong proyek proyek padat karya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program tersebut nantinya akan menggandeng beberapa kementerian terkait.

"Jadi kayak di Pandeglang sekali bikin jagung, 50.000 hektar. Itu saya dibantu Kementan, Bumn, PUPR dan KKP. Terus sama 4 bank BUMN, ditambah 4 dunia usaha sebagai marketnya," jelasnya.

Menteri Eko optimistis, pada 2018 setiap program dana desa akan menyerap 5 juta tenaga kerja. Ditambah lagi pemerintah daerah tengah didorong untuk mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).

"Kalau dari dana desa, itu akan menyerap kira kira 5 juta orang itu tapi hanya kerjanya 60 hari. Karena proyek proyek dana desa 60 hari. Tapi kan kita bikin proyek model Prukades ini, yang akan kita dorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah," jelasnya.

Adapun contoh Prukades adalah pengembangan lahan untuk pertanian dalam meningkatkan hasil tanam suatu daerah seperti jagung dan gula. Kedua hasil tanam tersebut membutuhkan pengerjaan yang teliti dan harus dikerjakan banyak orang.

"Pandeglang dari nanam jagung, baru dari jagungnya saja sudah ada 3 produk. Dari jagung 50 ribu hektar, itu sudah 300 ribu orang tenaga kerja terserap. Belum dari gula, gula kita impor 3,5 juta ton. 1 hektar itu bisa memproduksi 7 juta ton. Berarti saya butuh 500 ribu hektar. Itu kalau 3,5 juta ton bisa kita produksi, itu tambah 5 juta orang lagi kan. Dari dua komoditi saja, udah 10 juta orang. Belum komoditi lain kayak bawang dan kelapa," tandasnya.