Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Senin, 10 Februari 2020 16:00 Reporter : Anggun P. Situmorang
Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Pemerintah mengubah cara penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun lalu, penyaluran dilakukan melalui empat tahapan, namun untuk tahun ini diubah menjadi tiga tahap dengan masing-masing rincian tahap I sebesar 30 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 30 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sebanyak Rp54,32 triliun untuk dana BOS. Dana tersebut naik 6,03 persen dari tahun lalu untuk membiayai 45,5 juta siswa di Indonesia.

"Kita tahu BOS 2020 akan capai Rp54,32 triliun. Ini naik 6,03 persen dari tahun lalu dan bos dihitung berdasarkan per kepala siswa di tiap sekolah, alokasi per sekolah. Bos ada tiga jenis, reguler kinerja dan afirmasi. Untuk siang hari ini kita fokus ke BOS reguler yang diubah penyalurannya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2).

Dia mengatakan, penyaluran BOS reguler tahap I akan dilakukan pada Januari. Kemudian tahap II akan dilakukan paling lama pada April, sedangkan tahap III dilakukan paling lambat di September 2020.

"Untuk jenis BOS lainnya seperti BOS kinerja dan BOS afirmasi, kita berikan sekaligus paling cepat April 100 persen. Ini yang akan berubah banyak di BOS reguler. Tujuannya mendorong dan mendukung program merdeka belajar," paparnya.

1 dari 1 halaman

Dana untuk Peserta Didik Dinaikkan

Selain mengubah desain penyaluran BOS pemerintah juga menaikkan dana yang diterima oleh peserta didik. Untuk Sekolah Dasar (SD) dinaikkan dari sebelumnya Rp800.000 per siswa diubah menjadi Rp900.000 per siswa dengan jumlah siswa turun dari tahun lalu 25,56 juta menjadi 25,18 juta.

"Untuk SMP, ini ada juga kenaikan unit cost dari Rp1 juta per siswa jadi Rp1,1 juta per siswa. Jumlah siswa juga menurun. Kemudian untuk SMA naik dari Rp1,4 juta per siswa jadi Rp1,5 juta. Ini jumlah siswanya agak menurun dan untuk SMK masih sama karena tahun lalu sudah dinaikkan ke Rp1,6 juta per siswa. Lalu untuk pendidikan khusus sama Rp2 juta per siswa," tandasnya. [azz]

Baca juga:
Sri Mulyani Bongkar Modus Kementerian Lembaga Habiskan Anggaran
Menteri Edhy Keluhkan Kecilnya Anggaran KKP: Kalau Dulu Tahu, Saya Minta Rp15 Triliun
DPR Kritik Pemindahan Ibu Kota: Lebih Baik Uangnya untuk Tingkatkan Konsumsi
Curhat Sri Mulyani Sibuk Beri Arahan Soal APBN ke Kementerian Lembaga
Strategi DJP Kejar Target Pajak Rp1.642 Triliun Tahun ini
Raker dengan Menkeu Sri Mulyani, Misbakhun Soroti Realisasi APBN 2019

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini