Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Vice President Sustainable Development Bank Dunia Laura Tuck dan perwakilan negara lainnya dalam "Close Door Event: Towards Blue Economy" di Washington, AS.

Dalam pertemuan tersebut, dia menegaskan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum tegas bagi siapa pun yang membuang sampah di laut. Mengingat, kelestarian laut menjadi poin penting bagi Indonesia yang dua per tiga wilayahnya terdiri atas lautan.

"Pemerintah serius akan mengambil hukum kepada siapa saja yang melanggar atau membuang sampah di laut, siapapun mereka," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (20/4).

Menurutnya, pencemaran laut dengan sampah telah terbukti negatif bagi kesehatan manusia yang memakan ikan lautan. Masalah itu, juga sangat merugikan di sektor pariwisata karena mengganggu para wisatawan. Sehingga, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum untuk industri yang mengabaikan standar lingkungan hidup.

Terlebih, berdasarkan riset Bank Dunia, sekitar 80 persen sampah laut berasal dari darat. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus meningkatkan sistem manajemen pembuangan sampah, terutama di kawasan pesisir.

Seperti Sungai Citarum yang terkontaminasi limbah dari ribuan industri yang kebanyakan tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah yang tidak sesuai. Padahal, ada sekitar 27,5 juta orang yang hidupnya bergantung dari sungai tersebut.

"Kini pemerintah sedang berkonsentrasi memperbaiki kontaminasi sungai Citarum di mana menurut Washington Post Maret 2017 merupakan sungai terkotor di dunia," ujarnya.

Pemerintah juga bekerja sama dengan tim Bank Dunia untuk meningkatkan sistem manajemen pembuangan sampah di daerah pesisir di selatan Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan dan Sulawesi. Nantinya, pemerintah akan memasang perangkap di mulut sungai sehingga dapat dihentikan aliran sampah ke laut.

Ada pun pendekatan komprehensif dan holistik sistem manajemen pembuangan akan dikembangkan sebelum akhir tahun sehingga dapat dianggarkan untuk 2019.