Merdeka.com - Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu miris melihat kondisi subsidi bahan bakar minyak (BBM ) atau energi. Pada awal tahun ini atau hingga tanggal 25 ini, pemerintah telah menghabiskan dana Rp 20 triliun.

"Tapi ini dinikmati oleh 94 persen kendaraan pribadi, 80 persen orang mampu, dan 90 persen di kota. Yang tidak punya kendaraan dan/atau tinggal di desa tidak dapat apa apa. Sangat tidak adil," ucap Said Didu dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (26/1).

Pemerintah diminta melakukan kombinasi antara pembatasan dan kenaikan bbm subsidi secara bertahap. Serta angka yang dihabiskan untuk subsidi dialihkan untuk transportasi publik yang lebih baik. "Subsidi untuk transportasi publik harus tetap diberikan," katanya.

Dia menilai pemerintah sangat loyo dan tidak berani mengambil keputusan soal BBM subsidi. Hal ini juga berlaku untuk proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi publik, yang sampai saat ini mandek.

"Bukan susah. Tapi tidak berani ambil keputusan. Bangun rel kereta api atau jalan nasional 4 jalur per 1.000 km hanya butuh dana 10 triliun sementara kita subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 250 triliun," katanya.