Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah terbitkan ORI 013 berbunga 6,6 persen dan tenor 3 tahun

Pemerintah terbitkan ORI 013 berbunga 6,6 persen dan tenor 3 tahun Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan hari ini resmi meluncurkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 013. Kupon yang ditawarkan sebesar 6,60 persen dengan tenor 3 tahun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pemerintah menargetkan dapat meraup dana mencapai Rp 20 triliun dari penawaran surat utang ini. Nantinya masyarakat dapat membeli ORI 013 dengan nilai minimal Rp 5 juta.

"Masyarakat bisa beli dengan minimum Rp 5 juta dan maksimal pemesan Rp 3 triliun," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (29/9).

Masa penawaran ORI 013 ini akan berlangsung dari 29 September hingga 20 Oktober 2016. Kemudian untuk tanggal penjatahan 24 Oktober 2016 dan tanggal setelmen 26 Oktober 2016.

"Nantinya pembayaran kupon pertama 15 November 2016, pembayaran kupon selanjutnya tanggal 15 setiap bulan," tuturnya.

ORI ini bisa didapatkan dari 24 agen penjual yang telah ditunjuk. Jika permintaan tinggi, pemerintah bisa melakukan upsize.

"Kalau indikasi dari agen penjual bisa sampai Rp 25 triliun. Upsize kalau memungkinkan bisa kita lakukan. Nanti akan kita umumkan jelang akhir masa penawaran," jelasnya.

Dana yang didapat dari ORI 013 ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menutupi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Harga Beras Makin Mahal Akibat HET Dinaikkan, Begini Penjelasan Pemerintah

Harga Beras Makin Mahal Akibat HET Dinaikkan, Begini Penjelasan Pemerintah

Pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp1.000 per kg.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023

Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya
OJK: Tabungan Orang Indonesia Naik Menjadi Rp8.441 Triliun di Februari 2024

OJK: Tabungan Orang Indonesia Naik Menjadi Rp8.441 Triliun di Februari 2024

Berdasarkan data OJK, tabungan orang Indonesia pada bulan Februari meningkat jadi Rp8.441 triliun.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024

Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024

Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

Baca Selengkapnya