Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memberikan seri kuliah dalam acara Diplomasi Maritim Indonesia di Gedung Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Di hadapan para hadirin, dirinya membanggakan terkait penerbitan buku putih yang mengatur mengenai diplomasi maritim Indonesia.

"Selama ini, Indonesia tidak memiliki buku putih mengenai poros maritim ini. Jadi Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk menjadi Coordinate in Military Maritime supaya membuat buku putihnya. Maka kita buatlah buku pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017," kata Menko Luhut dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (22/2).

Menko Luhut mengakui ini pertama kalinya Indonesia memiliki dokumen yang mengatur sikap dalam mengelola laut. Sebab, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, belum ada yang mengatur mengenai poros kemaritiman.

"Dan ini saya kira salah satu kebijakan kelautan terpadu di ASEAN yang ada, dan kami berangkat dari ini sekarang menyusun kebijakan kami untuk menyangkut pada pengelolaan sumber daya alam, SDM, sampai pada diplomasi maritim," jelasnya.

Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, sebagai pilar kebijakan kelautan pertama yang dicanangkan oleh Indonesia, diplomasi maritim menempati posisi penting dalam menjamin terwujudnya cita-cita. Dengan demikian, misi Indonesia menjadi negara maritim terkuat dapat tercapai dengan adanya buku putih ini.

"Semua kita tuangkan di situ jadi nanti Anda bisa lihat karena memang sifatnya terbuka untuk publik," pungkasnya.