Pemerintah Telah Salurkan Rp14,5 Triliun untuk Kartu Sembako ke 17,5 Juta KPM
Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mencatat sudah menyalurkan bantuan kartu sembako untuk 17,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini setara dengan Rp14,5 triliun.
"Sampai 13 Mei sudah dialokasikan Rp14,5 triliun untuk 17,5 juta KPM untuk menambah dari kegiatan kartu sembako di tahun 2020," kata Askolani dalam konferensi pers dari Graha BNP, Jakarta, Jumat (15/5).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri telah menambah target jumlah penerima untuk kartu sembako. Dari sebelumnya 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Dari target 20 juta KPM tersebut, pemerintah baru menyalurkan kepada 17,5 juta KPM.
Sedangkan, program PKH hingga April 2020 telah disalurkan kepada 10 juta KPM. Kemudian untuk penerima BLT juga ditambahkan 9 juta penerima. Nantinya, penerima BLT adalah masyarakat yang tidak masuk dalam program PKH maupun kartu sembako.
Terutama masyarakat di desa yang selama ini tidak masuk kedua program tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Bahkan dana desa sebagian telah direalokasikan untuk BLT. Hanya saja yang menjadi tantangan adalah penyalurannya yang belum tepat sasaran.
"Pemerintah tak tinggal diam dan terus koordinasi untuk perbaikan alokasi dana perlindungan sosial. Pemerintah berpendapatan lebih baik ada duplikasi daripada malah yang seharusnya tidak dapat tidak mendapatkan itu," jelasnya.
Sebanyak 5,8 Juta Warga Luar Jabodetabek Sudah Terima BLT dari Pemerintah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat distribusi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sampai dengan saat ini sudah mencapai 5,8 juta keluarga. Angka ini sudah melewati setengah dari total target 9 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Adapun penerima BLT dikhususkan bagi masyarakat rentan di luar wilayah Jabodetabek yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19
"Dan sampai sekarang pemerintah sudah alokasikan untuk bantuan sosial tunai non Jabodetabek 5 juta KPM melalui Himbara dan PT Pos Indonesia," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani dalam konferensi pers dari Graha BNP, Jakarta, Jumat (15/5).
Adapun dari total penerima tersebut, sebanyak 2,7 juta KPM disalurkan melalui Himbara, kemudian sisanya 3,8 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sehingga total realisasi anggaran sementara sudah disalurkan mencapai Rp3,5 triliun.
Dia menambahkan, dari total target penerima BLT yaitu 9 juta kepala keluarga, baru ada sekitar 7,86 juta KPM yang datanya valid. Sementara itu sisanya sekitar 1,04 masih dalam proses pemulihan atau verifikasi.
Dia pun menyadari masih banyak kendala dalam penyaluran bansos, di antaranya masih menunggu usulan data yang valid dan susahnya kondisi terkait mekanisme penyaluran di lapangan karena mempertimbangkan kondisi Covid-19.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 Triliun
Kemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 triliun
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca Selengkapnya