Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, defisit akan dikembalikan dengan batas maksimal 3 persen dari PDB. Tahun depan pemerintah berencana menekan defisit APBN hingga -2,61 persen sampai -2,90 persen dari PDB.

"Defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5).

Kemudian, rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen terhadap PDB. Dari sisi pendapatan negara, diperkirakan akan meningkat 11,70 persen dari PDB. Belanja negara mencapai 13,80-14,60 persen dari PDB.

Keseimbangan primer diperkirakan akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 persen sampai dengan -0,65 persen dari PDB. "Rasio ini relatif rendah dibandingkan berbagai negara baik di kawasan ASEAN maupun negara-negara G20," imbuhnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk mengelola fiskal dengan sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Sehingga tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.

Kemudian angka kemiskinan bisa ditekan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen. Lalu rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan(NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.

"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable," kata dia.