Pemerintah Tarik Utang Rp870 Triliun Sepanjang 2021
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi penarikan utang pemerintah pada tahun 2021 hanya Rp870,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah Rp306,9 triliun dari yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Pembiayaan utang (debt issuance) tahun 2021 dapat diturunkan sebesar Rp306,9 triliun dari target, yaitu sebesar Rp1.177,4 triliun yang direncanakan menjadi sebesar Rp870,5 triliun yang direalisasikan," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR-RI, Selasa (6/9).
Sri Mulyani menjelaskan, penurunan realisasi dari target ini merupakan langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang pemerintah. Termasuk upaya memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana cara melunasi utang secara efektif? Meskipun bisa memberikan kenyamanan dalam jangka pendek, utang semacam ini bisa menjadi beban finansial yang berat dalam jangka panjang. Untuk menghindari akumulasi utang yang berlebihan, segeralah melunasi utang yang ada dan jika memungkinkan, menghindari terperangkap dalam siklus utang yang berkelanjutan.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
Adapun penurunan pembiayaan utang didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Semula penggunaan SAL hanya Rp 15,7 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 143,9 triliun.
"Penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp128,2 triliun dari yang direncanakan sebelumnya, Rp15,7 triliun, menjadi Rp143,9 triliun," tuturnya.
Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang di akhir tahun 2021 pada 40,7 persen PDB. Bahkan angka terbaru di bulan Juli 2022 lebih rendah menjadi 37,9 persen PDB.
"Ini menunjukkan efektivitas kebijakan APBN yang sangat baik bahwa dalam waktu singkat, Indonesia telah mampu menurunkan kembali rasio utangnya," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya