Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi penarikan utang pemerintah pada tahun 2021 hanya Rp870,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah Rp306,9 triliun dari yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Pembiayaan utang (debt issuance) tahun 2021 dapat diturunkan sebesar Rp306,9 triliun dari target, yaitu sebesar Rp1.177,4 triliun yang direncanakan menjadi sebesar Rp870,5 triliun yang direalisasikan," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR-RI, Selasa (6/9).

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan realisasi dari target ini merupakan langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang pemerintah. Termasuk upaya memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun penurunan pembiayaan utang didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Semula penggunaan SAL hanya Rp 15,7 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 143,9 triliun.

"Penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp128,2 triliun dari yang direncanakan sebelumnya, Rp15,7 triliun, menjadi Rp143,9 triliun," tuturnya.

Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang di akhir tahun 2021 pada 40,7 persen PDB. Bahkan angka terbaru di bulan Juli 2022 lebih rendah menjadi 37,9 persen PDB.

"Ini menunjukkan efektivitas kebijakan APBN yang sangat baik bahwa dalam waktu singkat, Indonesia telah mampu menurunkan kembali rasio utangnya," pungkasnya.