Pemerintah targetkan revisi tata ruang Jabodetabek-Puncak-Cianjur selesai akhir 2018
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan konsultasi publik rencana tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mendiskusikan alternatif-alternatif pengembangan di Jabodetabekpunjur dan menyamakan pandangan serta konsep penyelesaian permasalahan kawasan secara spasial melalui rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, konsep revisi Perpres No.54 Tahun 2008 ini menekankan pada, keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan budidaya serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budidaya," kata dia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (16/4).
Selain, itu revisi ini juga berfokus pada pembagian peran antara kota inti dan kota sekitarnya serta integrasi sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana perkotaan lainnya.
Konsultasi publik diharapkan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, sejak 16 April 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Setelah itu akan dilakukan proses kesepakatan lintas sektor dan legislasi. "Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di pusat dan daerah berkaitan dengan Perpres No.54 Tahun 2008," jelas Menteri Sofyan.
Revisi Perpres 54/2008 ini diharapkan selesai akhir 2018 sehingga dapat segera menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ruang kawasan Jabodetabekpunjur yang terintegrasi, nyaman untuk dihuni, menjadi mesin penggerak ekonomi, dan investasi nasional, namun tetap memiliki keberlanjutan lingkungan.
"Dengan revisi tata ruang diharap dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur kawasan yang terintegrasi, nyaman dihuni menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional yang bertaraf internasional namun memiliki keberlanjutan lingkungan di masa mendatang," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menko Darmin menjelaskan, Jabodetabekpunjur merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat panting dalam perekonomian nasional, dengan sumbangan ke PDRB Nasional sebesar 19,93 persen. "Hal ini memicu perkembangan properti skala besar yang tumbuh di kota sekitar seperti di Deltamas, BSD, Tiga Raksa, Cikarang, Sentul, dan lain-lain," kata dia
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan ini hingga mencapai 2,9 persen per tahun.
"Sebagai pusat kegiatan ekonomi Jabodebekpunjur memiliki daya tarik penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi. Jumlah penduduk di kawasan ini 22 juta jiwa pada 2012 dan sekarang 32 juta jiwa," ujarnya.
Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan akan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, dan infrastruktur. Impikasi dari hal tersebut adalah konversi lahan dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun.
"Kebutuhan akan ruang atau tempat tinggal, tempat usaha dan infrastruktur tentu saja baik jalan, terminal, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, air limbah, pembangkit listrik dan sebagainya. Sementara daya dukung lahan terbatas sehingga timbul berbagai permasalahan," papar Menko Darmin.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPenurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun
Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tinjau RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi, Jokowi Janjikan Renovasi dan Tambah Kapasitas Bangunan
Alasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPuncak Arus Balik Mudik di Pelabuhan Merak Malam Ini, Volume Kendaraan Terus Meningkat
Dari hasil rekapitulasi jumlah kendaraan pada arus mudik dari Merak ke Bakauheni yang didata Polda Banten sebanyak 259.216 kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaBenarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca Selengkapnya