Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan siap mengawal seluruh proses perizinan untuk percepatan wujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor perikanan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat melakukan peninjauan langsung ke Maluku kemarin.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan," ujar Bahlil melalui siaran pers, Sabtu (6/2).

Bos BKPM ini menyampaikan, bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur atas rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi hingga kawasan perindustrian di Maluku. Adapun pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar.

"Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan," terangnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bahwa tahap pertama pembangunan pelabuhan terintegrasi pertama di Maluku ini akan dibiayai oleh APBN. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku," ujar Menhub Budi.

Selanjutnya

Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono optimistis, nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern.

"Untuk penyediaan sarana pelabuhan, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenhub, perizinan investasi jadi tugas dan tanggung jawabannya BKPM. Perizinan wilayah tentu di sini ada Bapak Gubernur. Kami mempersiapkan dari aspek ekonominya, di mana ekonominya adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media, agar pembangunan ekonomi Timur ini bisa dilaksanakan,"jelas Menteri Trenggono.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Presiden dan pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan peninjauan di 3 alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat.

"Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada 3 alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua. Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya," ujar Murad.