Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menargetkan angka kemiskinan Indonesia dapat ditekan turun ke level 6,5 persen sampai 7,5 persen pada 2024. Penurunan tersebut diikuti dengan target penurunan angka pengangguran terbuka di kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

"Efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi ekonomi nasional dengan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada 2024 diturunkan pada tingkat 5,0 hingga 5,7 persen. Angka kemiskinan juga terus ditekan pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54 persen) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen).

Selain itu, rasio gini atau gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 yang ditargetkan 73,99 persen hingga 74,02 persen.

Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTP) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut menjelaskan, pemerintah turut memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

"Rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan dan dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan risiko yang harus kita hadapi, dan sasaran pembangunan yang terus kita ikhtiar untuk dicapai," ujarnya.

Ekonomi Indonesia Masih Baik

KEM PPKF tahun 2024 tidak lepas dari berbagai capaian dalam 10 tahun terakhir. Menkeu mencatat, perekonomian Indonesia tengah dalam situasi yang relatif lebih baik di tengah goncangan global yang berasal dari pandemi, geopolitik, perubahan iklim, dan tantangan dari ekonomi digital.



Kendati demikian, Indonesia harus tetap mewaspadai berbagai tantangan eksternal tersebut dan di sisi lain Indonesia juga memiliki berbagai tugas tantangan dalam memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia secara struktural.

"Seperti yang telah disampaikan presiden yaitu infrastruktur yang masih tertinggal, Indonesia terus menerapkan kebijakan dan birokrasi yang semakin efisien, dan juga dari sisi kualitas SDM," pungkasnya.