Merdeka.com - Ketua Tim Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona, Erick Thohir, memastikan proses pengadaan dan imunisasi vaksin Covid-19 akan menjadi program pemerintah. Dengan demikian, biaya imunisasi juga akan menjadi tanggungan pemerintah.

Menurutnya, jika masyarakat harus membayar untuk vaksin, maka akan terjadi celah antara golongan atas dan golongan bawah. "Saya takutnya kalau nanti dibebaskan, kaya dan miskin ada lagi dong. Nanti yang kaya duluan yang disuntik karena pada bayar duluan. Kan tidak bisa sperti itu," katanya melalui tayangan virtual, Jumat (7/8).

Nantinya jika vaksin sudah siap, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan. Menurut dia, penyuntikan vaksin akan dilakukan terhadap daerah yang sudah rawan terlebih dahulu, misalnya Jawa Timur, Sulawesi Selatan atau Sumatera Utara.

"Selama ini sudah digaungkan ada 8 daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Mungkin bulan pertama mungkin Jatim, Sulsel, atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi," katanya.

Biaya Vaksin Corona Telan Rp 65,9 T

Saat ini, BUMN melalui PT Bio Farma tengah menyelesaikan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac asal China. Jika pelaksanaannya lancar dan tidak ada hambatan, pihaknya optimis bisa segera memproduksi vaksin dan menyuntikkan 30 hingga 40 juta dosis vaksin di awal tahun 2021 ke masyarakat Indonesia.

"Kalau ini benar semua, Januari-Februari kita bisa menyuntikkan sampai kurang lebih 30-40 juta vaksin," ujar Menteri Erick.

Sementara, estimasi biaya yang diperlukan untuk pengadaan vaksin hingga imunisasi untuk 160 hingga 190 juta masyarakat Indonesia ialah sekitar USD 4,5 miliar atau Rp 65,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.671), dengan catatan harga vaksin berkisar USD 15 per dosis. Untuk imunisasi, setidaknya diperlukan 2 suntikan per orangnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6