Merdeka.com - Gelombang baru penyebaran virus corona tengah terjadi di Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional pun kembali menghadapi tantangan yang sama dengan tahun sebelumnya. Demi menahan pelemahan ekonomi, pemerintah pun kembali bertumpu pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Mau tak mau, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan mengalami perubahan. Kementerian Keuangan mencatat, anggaran PEN sampai 16 Juli 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun. Penambahan anggaran ni akan didanai dari refocusing dan reprioritisasi anggaran.

"Total dana PEN juga akan berubah, di mana anggaran PEN yang telah dilaporkan kepada DPR RI mencapai Rp699,43 triliun akan meningkat sebesar Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (19/7).

Febrio Kacaribu mengatakan, APBN akan terus dipergunakan untuk menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi dan PPKM Darurat. Caranya dengan mempercepat penyaluran dan memperluas penggunaan APBN untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah akan menambah anggaran PEN tahun 2021 utamanya untuk program perlinsos dan kesehatan sebesar Rp55,21 triliun per 16 Juli. Pemerintah juga melakukan perpanjangan pada program Perlinsos berupa diskon listrik, bantuan rekening minimum abodemen dan subsidi kuota internet.

Diskon listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA yang awalnya hanya diberikan hingga September, akan diperpanjang hingga Desember 2021. Sama seperti diskon listrik, bantuan rekening minimum biaya abodemen untuk usaha kepada 1,14 juta pelanggan akan diperpanjang hingga Desember. Subsidi kuota internet yang semula hanya diberikan pada Mei akan diperpanjang hingga Desember 2021.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perluasan program Perlinsos, dengan memberikan beberapa tambahan bantuan. Selama Juli – Agustus 2021, Pemerintah akan memberikan program kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima, sehingga penerima akan mendapatkan manfaat kartu sembako setara 14 bulan manfaat.

Terdapat pula tambahan berupa bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 10kg/keluarga. Perluasan bantuan tunai untuk daerah kepada 5,9 juta KPM yang bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai yang sudah terdaftar, dan akan diberikan selama 6 bulan.

Perluasan cakupan kartu pra kerja akan dilakukan dengan menambah 2,8 juta peserta baru. Untuk UMKM, pemerintah menambah dukungan bantuan produktif usaha mikro kepada 3 juta peserta baru yang diharapkan dapat tersalur pada Juli – September 2021.

Terkait anggaran untuk daerah, pemerintah akan melakukan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta KPM manfaat di bulan Juli 2021. Selain anggaran dari pemerintah pusat, dari APBD, terdapat Rp12,11 triliun untuk anggaran Perlinsos dan pemberdayaan ekonomi yang mencapai Rp13,35 triliun.

"Prioritas penerima bantuan Perlinsos dan pemberdayaan ekonomi akan ditujukan bagi masyarakat dan sektor informal yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama untuk membantu warung-warung kecil di daerah," kata Febrio.

Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Sosial Ditambah

Dalam menangani gelombang baru ini, Pemerintah akan menambahkan anggaran kesehatan. Untuk biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri pemerintah menganggarkan sebanyak Rp25,87 triliun. Lalu tambahan rumah sakit darurat sebesar Rp2,75 triliun.

Anggaran untuk vaksin, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp57,84 triliun. Untuk insentif tenaga kesehatan pemerintah menambah insentif sebesar Rp1,08 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan anggaran penyediaan obat Covid–19 untuk pasien isolasi mandiri sebesar Rp 400 miliar, pengadaan oksigen darurat Rp370 miliar, dan penebalan PPKM mikro oleh TNI untuk menjaga dan memberikan edukasi sebesar Rp790 miliar.

Untuk insentif perpajakan dalam rangka impor alat kesehatan maupun obat-obatan, pemerintah memberikan insentif mencapai Rp20,85 triliun. Sedangkan penanganan kesehatan lainnya untuk penguatan 3T, gugus tugas dan penelitian dialokasikan Rp45,93 triliun.

Sehingga anggaran Perlinsos di tahun 2021 meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Sementara itu, anggaran kesehatan naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.

Realisasi Penyerapan Anggaran PEN Hingga Semester I-2021

Kebijakan countercyclical Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan PEN telah dilakukan sejak 2020 dan diterima manfaatnya oleh masyarakat. Program Perlinsos yang dijalankan dari tahun 2020 dan masih diberikan di tahun 2021 diantaranya berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Diskon Listrik, BLT Desa, Subsidi Kuota Internet, dan Kartu Pra Kerja. Pada Semester I 2021, realisasi program Perlinsos mencapai Rp66,4 triliun atau sebesar 43,2 persen dari total pagu.

Selanjutnya, Pemerintah pada tahun 2021 melalui program PEN juga memberikan dukungan pada UMKM dan program prioritas yang juga menopang daya beli masyarakat. Dukungan UMKM meliputi penempatan dana, subsidi bunga, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sedangkan program prioritas meliputi program Padat Karya K/L, Kawasan Industri, Pariwisata, dan program prioritas lainnya.

Sepanjang Semester I, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp51,27 triliun. Semua perpanjangan dan perluasan program PEN tersebut diharapkan terus berkontribusi menahan laju kemiskinan dan ketimpangan.

Febrio menuturkan pada Maret 2021, kemiskinan Indonesia turun sebesar 0,01 juta orang menjadi sebesar 10,14 persen dan ketimpangan turun 0,001 poin dari September 2020 menjadi 0,384. Selain itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada triwulan I juga turun menjadi sebesar 6,26 persen.

Hal ini utamanya didorong oleh program Perlinsos dalam PEN dan dukungan untuk UMKM. Perpanjangan dan perluasan yang diberikan akan terus membantu masyarakat agar mampu bertahan di situasi saat ini.

Selain mempercepat penyaluran dan menambah bantuan, Pemerintah akan terus menjalankan reformasi program perlinsos agar program tersebut dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki basis data penerima bantuan dan desain program Perlinsos.

Ke depan, Pemerintah akan terus melakukan upaya agar pandemi dapat tertangani dengan baik. Vaksinasi terus dipercepat, pelaksanaan PPKM darurat harus efektif, 3T (testing, tracing, treatment) dan 5M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) terus dilakukan bersama-sama. Penguatan perlinsos dan dukungan untuk UMKM menjadi bantalan bagi masyarakat agar dapat bertahan selama pandemi ini.