Pemerintah Tak Perlu Rapat Pengentasan Kemiskinan di Hotel: Pakai Zoom Bisa Selesai

Selasa, 31 Januari 2023 12:06 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengurangi kegiatan rapat program pengentasan kemiskinan di hotel. Hal ini untuk menghemat anggaran program kemiskinan yang mencapai hampir Rp500 triliun.

"Sudah nggak perlu banyak rapat di hotel. Banyak rapat menghabiskan anggaran (kemiskinan)," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (31/1).

Bhima menilai, kegiatan rapat program pengentasan kemiskinan yang banyak diselenggarakan di hotel selama ini tidak efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Sebab, anggaran program kemiskinan justru banyak tersedot untuk kegiatan rapat ketimbang memperluas cakupan penerima bantuan sosial.

"Jadi, itu anggaran kemiskinan harus di hemat. Sehingga anggaran penerima orang miskin itu jauh lebih besar, bahkan bisa diperluas lagi kepada mereka yang rentan miskin," jelas Bhima.

Selain itu, kegiatan rapat program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Seperti aplikasi zoom yang mempunyai cakupan luas untuk memudahkan peserta. "Apalagi sekarang sudah era digital, harusnya sudah nggak perlu banyak rapat menghabiskan anggaran. Cukup pakai zoom pun sudah selesai," tekan Bhima.

Oleh karena itu,Bhima mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih selektif dalam mengeluarkan anggaran program pengentasan kemiskinan senilai hampir Rp 500 triliun. Sehingga, manfaat anggaran jumbo ini lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Ini sebenarnya momentum untuk evaluasi, kenapa anggaran kemiskinan yang begitu besar tapi angka kemiskinan masih tinggi," ucap Bhima.

2 dari 2 halaman

Menteri Anas Kesal Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas kesal anggaran penanganan kemiskinan hampir senilai Rp500 triliun tidak membuahkan hasil. Di mana anggaran kemiskinan jumbo tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen.

Menteri Anas menyebut, rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L) banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, Menteri Anas meminta untuk K/L tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

[idr]